BP Haji Tolak Rencana Pemberangkatan Jemaah Haji Pakai Kapal Laut

BP Haji berpendapat bahwa alternatif transportasi ini tidak akan menguntungkan bagi para jemaah yang ingin melaksanakan ibadah haji dengan nyaman dan efisien.

Pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan untuk membuka jalur laut sebagai opsi untuk pelaksanaan ibadah umrah dan haji. Menurut Kementerian Agama, langkah ini sedang dibahas dengan Pemerintah Arab Saudi.

Namun, Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menolak gagasan pengiriman calon jemaah haji menggunakan kapal laut sebagai pilihan transportasi.

"Betul, BP Haji tidak setuju keberangkatan haji menggunakan kapal laut," ungkap Tenaga Ahli BP Haji Ichsan Marsha, seperti yang dilansir dari Antara pada Sabtu (12/7).

Dia menjelaskan bahwa ide tersebut tidak sejalan dengan komitmen BP Haji untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Ichsan menilai bahwa penggunaan kapal laut akan memperpanjang waktu perjalanan calon jamaah haji dari Indonesia ke Arab Saudi dan dianggap tidak efisien dari segi ekonomi. Jika kebijakan ini diterapkan, menurut Ichsan, hal ini akan mempengaruhi upaya pemerintah dalam mengurangi lama tinggal jamaah di Tanah Suci dari 40 hari menjadi 30 hari.

Dengan demikian, BP Haji berpendapat bahwa alternatif transportasi ini tidak akan menguntungkan bagi para jemaah yang ingin melaksanakan ibadah haji dengan nyaman dan efisien.

Perintah Prabowo

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto telah meminta BP Haji untuk mencari solusi guna menurunkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) pada musim haji 2025 mendatang.

"Artinya, usulan menggunakan kapal laut ini akan menggeser keinginan kita di awal tadi, seperti upaya menekan biaya haji dan mengurangi masa tinggal di Tanah Suci," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa inisiatif ini sedang dibahas dengan pihak otoritas Kerajaan Arab Saudi.

"Digagas ke depan kami kira sangat prospektif memperkenalkan umrah dan haji melalui kapal laut. Kami juga kemarin berbicara dengan sejumlah pejabat-pejabat di Saudi Arabia," ungkap Nasaruddin saat acara peluncuran State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2024/2025 serta peringatan 10 tahun Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC) di Bappenas, Jakarta, pada Selasa (8/7).

Pernyataan Resmi Menteri Agama

Menurut Nasaruddin, penggunaan jalur laut untuk pelaksanaan ibadah dapat menjadi pilihan yang lebih terjangkau dan inklusif, khususnya bagi jemaah yang berasal dari kalangan menengah ke bawah. Namun, keberhasilan hal ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur pendukung seperti pelabuhan dan sistem transportasi laut.

"Kalau memang itu persyaratannya terpenuhi, peluangnya sudah dibangun sekarang. Itu terbuka," ujarnya.

Nasaruddin menambahkan bahwa skema ini memberikan kesempatan bagi jemaah dari berbagai negara di Asia, termasuk Indonesia, untuk mencapai Tanah Suci melalui pelabuhan Jeddah dan sekitarnya, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada jalur udara.

"Bukan hanya negara-negara kawasan yang dekat seperti Mesir, bahkan dari Indonesia dan Asia lainnya bisa mengakses," jelasnya.

Pemerintah Arab Saudi Lebih Terbuka

Nasaruddin menganggap bahwa pendekatan baru yang diambil oleh Pemerintah Saudi, yang lebih terbuka terhadap inovasi serta investasi, merupakan kesempatan emas bagi Indonesia untuk meningkatkan aksesibilitas ibadah haji dan umrah.

"Saudi Arabia ini sekarang pendekatannya sangat bisnis, dengan konsultan dari Amerika. Ini betul-betul memanfaatkan potensi geografis Saudi Arabia," ucap Nasaruddin.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Agama juga menjelaskan beberapa rencana besar untuk modernisasi fasilitas ibadah di Tanah Suci. Rencana tersebut mencakup pembangunan tenda bertingkat delapan di Mina, pelebaran area di sekitar Ka'bah, serta penambahan jalan layang untuk meningkatkan kapasitas jemaah.

"Mina akan dibangun delapan lantai, tidak pakai tenda lagi. Jalan layang juga akan ditambah. Ini membuka kemungkinan baru dalam pelayanan haji," tuturnya.

Dia berharap dengan adanya pengembangan sistem dan jalur yang lebih bervariasi, akses untuk beribadah di Tanah Suci dapat semakin merata bagi seluruh lapisan masyarakat, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. "Peluangnya terbuka luas," pungkas Nasaruddin.