Anggota DPD Hidayattollah Soroti Overkapasitas Lapas di Kalimantan Selatan, Begini Penjelasannya

Dalam pertemuan tersebut, ia menekankan bahwa kelebihan penghuni di berbagai lapas dan rutan berdampak signifikan terhadap kualitas layanan.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Muhammad Hidayattollah mengungkapkan keprihatinan terhadap kondisi overkapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) di Kalimantan Selatan saat rapat kerja dengan Komite I DPD RI dan Kementerian Imigrasi serta Pemasyarakatan.

Dalam pertemuan tersebut, ia menekankan bahwa kelebihan penghuni di berbagai lapas dan rutan berdampak signifikan terhadap kualitas layanan, pembinaan warga binaan, serta aspek kemanusiaan dalam sistem pemasyarakatan.

Ia menegaskan bahwa Undang-Undang Pemasyarakatan seharusnya mendorong lapas untuk tidak hanya menjadi tempat menjalani hukuman, tetapi juga sebagai ruang untuk pembinaan dan pemulihan sosial. Muhammad Hidayattollah juga memberikan apresiasi terhadap berbagai program pembinaan yang telah dilaksanakan pemerintah, seperti pelatihan keterampilan berbasis UMKM dan kegiatan produktif yang bertujuan untuk memperkuat karakter warga binaan. Program-program ini dianggap sebagai langkah positif dalam mempersiapkan warga binaan agar lebih mandiri dan siap kembali ke masyarakat.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa masalah overkapasitas dan keterbatasan sarana-prasarana masih menjadi tantangan utama yang harus diatasi secara sistemik dan berkelanjutan. Selain itu, terdapat pula masalah struktural seperti sengketa dan keterbatasan lahan di beberapa lapas yang dapat menghambat pengembangan fasilitas serta penataan hunian yang lebih layak.

"Permasalahan ini membutuhkan kebijakan jangka panjang yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah agar sistem pemasyarakatan dapat berjalan lebih humanis dan efektif," ujarnya dalam keterangan yang diterima pada Rabu (21/1).

Tanggapan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Menanggapi isu yang diangkat, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, mengungkapkan bahwa paparan serta usulan dari Anggota DPD RI, Muhammad Hidayattollah, akan menjadi perhatian khusus bagi kementerian.

"Ini menjadi catatan dan atensi kami dari usulan serta paparan Bapak Muhammad Hidayattollah, khususnya terkait kondisi pemasyarakatan di Kalimantan Selatan. Kami akan menindaklanjuti melalui koordinasi dan langkah-langkah strategis sesuai kewenangan," ujar Wamen Imipas dalam rapat tersebut.

Dalam kesempatan itu, Silmy Karim menegaskan pentingnya kolaborasi antara kementerian dan pihak-pihak terkait untuk mengatasi permasalahan yang ada. Ia berharap, dengan adanya koordinasi yang baik, langkah-langkah yang diambil dapat memberikan solusi yang efektif dan berkelanjutan bagi pemasyarakatan di wilayah tersebut.

"Kami menyadari bahwa kondisi pemasyarakatan memerlukan perhatian serius, dan kami berkomitmen untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan," tambahnya.