Overkapasitas Lapas Papua Capai 116 Persen, Delapan Penjara Melebihi Daya Tampung

Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Papua mengungkapkan mayoritas lembaga pemasyarakatan di wilayahnya mengalami overkapasitas, dengan delapan lapas melebihi daya tampung hingga 116 persen, menimbulkan tantangan serius dalam pembinaan narapidana.

Jayapura, 06/3 (ANTARA) - Kondisi lembaga pemasyarakatan (Lapas) di wilayah kerja Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Papua saat ini menghadapi masalah serius terkait overkapasitas. Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Papua, Mulawarman, pada Jumat (6/3) di Jayapura, menyatakan bahwa sebagian besar lapas sudah melebihi kapasitas yang seharusnya. Situasi ini menimbulkan tantangan besar dalam upaya pembinaan dan pemasyarakatan narapidana serta tahanan di Tanah Papua.

Dari total 11 lapas yang berada di bawah pengawasan Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Papua, hanya tiga lapas yang dilaporkan memiliki jumlah penghuni yang masih sesuai atau di bawah kapasitas idealnya. Kondisi ini kontras dengan delapan lapas lainnya yang menunjukkan angka kelebihan penghuni yang signifikan. Mulawarman didampingi Kabid Perawatan dan Pembinaan, Feri Hermawan, menegaskan bahwa secara keseluruhan jumlah narapidana dan tahanan di empat provinsi di Tanah Papua memang telah melebihi kapasitas.

Permasalahan overkapasitas Lapas Papua ini menjadi perhatian utama karena berdampak pada berbagai aspek, mulai dari fasilitas, kesehatan, hingga program rehabilitasi bagi para warga binaan. Wilayah kerja Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Papua sendiri mencakup empat provinsi, yaitu Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Data yang ada menunjukkan bahwa beberapa lapas bahkan mengalami kelebihan kapasitas yang sangat ekstrem, mencapai lebih dari seratus persen.

Delapan Lapas Alami Kelebihan Kapasitas Signifikan

Delapan lembaga pemasyarakatan di Tanah Papua dilaporkan mengalami kelebihan kapasitas yang cukup parah, bahkan ada yang mencapai 116 persen dari daya tampung seharusnya. Lapas Narkotika Jayapura, misalnya, dengan kapasitas 308 orang, kini menampung 674 narapidana dan tahanan. Angka ini jauh melampaui batas ideal, menciptakan kondisi yang padat dan kurang kondusif untuk pembinaan.

Situasi serupa terjadi di Lapas Perempuan Jayapura, yang seharusnya berkapasitas 28 orang, namun kini dihuni oleh 53 narapidana dan tahanan. Lapas Merauke juga menunjukkan angka kelebihan yang tinggi, dari kapasitas 319 orang menjadi 520 penghuni. Sementara itu, Lapas Wamena yang berdaya tampung 114 orang, kini diisi oleh 175 narapidana dan tahanan, serta Lapas Abepura dengan kapasitas 600 orang, saat ini dihuni oleh 728 narapidana dan tahanan.

Kelebihan kapasitas juga melanda Lapas Nabire, yang berkapasitas 150 orang namun kini dihuni 169 tahanan dan narapidana. Lapas Timika, dengan daya tampung 300 orang, kini dihuni 363 narapidana dan tahanan. Terakhir, Lapas Serui yang memiliki kapasitas 100 orang, saat ini dihuni oleh 101 narapidana dan tahanan. Angka-angka ini mengindikasikan tekanan besar pada infrastruktur dan sumber daya yang tersedia di lapas-lapas tersebut.

Tiga Lapas yang Masih Ideal

Di tengah kondisi overkapasitas yang melanda sebagian besar lapas, terdapat tiga lapas di wilayah kerja Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Papua yang jumlah penghuninya masih berada di bawah atau sesuai kapasitas. Ketiga lapas tersebut adalah Lapas Biak, Lapas Tanah Merah, dan Lapas Jayapura. Kondisi ini memberikan sedikit gambaran positif di tengah tantangan yang ada.

Lapas Biak, yang memiliki kapasitas 120 orang, saat ini menampung 109 narapidana dan tahanan. Angka ini menunjukkan bahwa Lapas Biak masih memiliki ruang yang cukup untuk menampung warga binaan. Demikian pula dengan Lapas Tanah Merah, yang dari kapasitas 130 orang kini dihuni oleh 37 narapidana. Kondisi ini jauh di bawah kapasitas maksimalnya.

Selanjutnya, Lapas Jayapura, yang berkapasitas 40 orang, saat ini dihuni oleh 30 narapidana. Ketiga lapas ini menjadi contoh bahwa pengelolaan kapasitas yang efektif masih mungkin dilakukan di beberapa lokasi. Namun, kondisi ideal ini tidak mencerminkan situasi keseluruhan di Tanah Papua yang didominasi oleh masalah kelebihan kapasitas.

Dampak dan Wilayah Kerja Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Papua

Overkapasitas di Lapas Papua secara keseluruhan berdampak pada berbagai aspek, termasuk fasilitas yang tidak memadai, risiko penyebaran penyakit, serta hambatan dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Kondisi ini juga dapat memicu masalah keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Mulawarman menyatakan, "Memang secara keseluruhan jumlah narapidana dan tahanan yang menghuni lapas di empat provinsi di Tanah Papua sudah melebihi kapasitas."

Wilayah kerja Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Papua sangat luas, meliputi empat provinsi yaitu Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Luasnya cakupan wilayah ini menambah kompleksitas dalam penanganan masalah overkapasitas. Upaya penambahan personel dan kerja sama dengan pihak kepolisian menjadi langkah strategis untuk memperkuat pengamanan dan pembinaan di lapas-lapas tersebut.

Pemerintah dan pihak terkait diharapkan dapat terus mencari solusi komprehensif untuk mengatasi masalah overkapasitas ini, seperti percepatan proses hukum, penerapan alternatif penahanan, atau pembangunan fasilitas baru. Penanganan yang serius dan terkoordinasi diperlukan untuk memastikan hak-hak warga binaan terpenuhi dan tujuan pemasyarakatan dapat tercapai secara optimal.

Sumber: AntaraNews