LIVE

Atasi Polusi Udara di Jabodetabek, Jokowi Bakal Terapkan Hybrid Working

"Jika diperlukan kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working. Work from office, work from home mungkin," kata Jokowi.

polusi udara
Atasi Polusi Udara di Jabodetabek, Jokowi Bakal Terapkan Hybrid Working
Atasi Polusi Udara di Jabodetabek, Jokowi Bakal Terapkan Hybrid Working (merdeka.com)

PresidenJokowi pun mendorong kebijakan menerapkan hybrid working

Atasi Polusi Udara di Jabodetabek, Jokowi Bakal Terapkan Hybrid Working

Atasi Polusi Udara di Jabodetabek, Jokowi Bakal Terapkan Hybrid Working

Pemerintah mempersiapkan sejumlah langkah untuk mengatasi masalah kualitas udara di wilayah Jabodetabek yang sangat buruk dalam sepekan terakhir. Salah satu caranya dengan menerapkan kebijakan hybrid working.

Dalam rapat terbatas mengenai peningkatan kualitas udara di Jabodetabek, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun mendorong kebijakan menerapkan hybrid working itu.

"Jika diperlukan kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working. Work from office, work from home mungkin saya gak tau nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini apakah 7-5, 2-5 atau angka yang lain," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/8).

Atasi Polusi Udara di Jabodetabek, Jokowi Bakal Terapkan Hybrid Working

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan, hybrid working seperti pembagian jam kerja, ada yang masuk ke kantor dan bekerja dari rumah.

"Artinya work from home itu 50 persen-50 persen atau 60 persen dan 40 persen untuk mengurangi kegiatan sehari-hari di Pemda DKI. Dan tadi kami minta juga kementerian lain juga bisa bersama-sama melakukan work from home," kata Heru selepas rapat bersama Jokowi.

Heru mengatakan, pemda DKI akan menerapkan kebijakan work from from home mulai bulan September 2023. Heru sedang mengkaji berapa persentase yang WFH dan bekerja kantor.

Atasi Polusi Udara di Jabodetabek, Jokowi Bakal Terapkan Hybrid Working

"Ini sebentar lagi sedang dihitung berapa persentasenya setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) mudah mudahan September ini saya bisa langsung jalanin,"

kata Heru Budi.

Sementara, bagi perkantoran swasta Heru berharap bisa menerapkan WFH seperti masa pandemi Covid-19.

"Nah swasta tadi hasil rapat. mudah mudahan swasta dari tingkat pusat bisa menetapkan itu, ya kaya covid aja," ucapnya.

Tidak Mewajibkan WFH

Meski begitu, Heru tidak mewajibkan pihak swasta untuk WFH. Dia hanya mengimbau agar mereka bisa menerapkan kebijakan itu

"Sebagian katanya sudah ada yang (WFH) jalan sebagian karena bentuk usaha yang gak bisa ya silahkan kembali ke mereka," kata Heru.

"Swasta saya tidak bisa menetapkan tapi mengimbau. Tapi itu nanti Minggu besok atau rapat berikutnya akan dibahas juga," pungkasnya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Syifa Hanifah
Editor Syifa Hanifah
M
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Prabowo Dorong Akademi Olahraga, Bina Calon Atlet Sejak Usia 8 Tahun

{{caption}}
Kesaksian Warga Sebelum Istri Tewas Dicekik Suami

{{caption}}
Pimpinan DPR Janji Cabut Status Tersangka 16 Mahasiswa Trisakti

{{caption}}
Demo Depan DPR Usai, Jalan Gatot Subroto Dibuka Lagi

{{caption}}
Istri Dicekik Suami Pakai Seprei hingga Tewas

{{caption}}
Aturan Baru, Lahan Pertanian Diperkuat untuk Swasembada Pangan

Topik Terkait
{{caption}}
Heru Budi Minta Kesadaran Warga Tak Bakar Sampah Guna Kurangi Polusi

"Saya minta Walkot, Camat, Lurah untuk menyadarkan masyarakat untuk tidak bakar sampah di lingkungannya," kata Heru.

Polusi Udara
{{caption}}
Menpan RB Kaji Efektivitas WFH ASN untuk Tekan Polusi, Penyebabnya Karena Ini

Menurut dia, Presiden Jokowi khawatir apabila kebijakan WFH ASN tersebut tidak efektif dan memperparah polusi udara di Jakarta.

WFH
{{caption}}
Didesak Ikut WFH Gara-Gara Polusi Udara, Apindo: Pabrik, Hotel Mana Bisa

Apindo menyebut tidak semua pekerjaan bisa dilakukan dari rumah.

Polusi Udara
{{caption}}
Potret Sepinya Balai Kota DKI di Hari Pertama WFH 50 Persen

Melalui pemberlakuan kebijakan WFH ini, Adam berharap jumlah mobilitas orang yang keluar rumah bisa berkurang.

WFH
{{caption}}
Begini Cara Pemprov DKI Jakarta Awasi ASN Kerja dari Rumah

Pekerjaan bagi ASN yang WFO akan diperbanyak. Sehingga pengawasan tetap harus dilakukan pimpinan.

pemprov DKI
{{caption}}
ASN DKI Bakal WFH 50 Persen 3 Bulan, PDIP Sentil Heru Budi: Apa Enggak Kelamaan?

Kebijakan WFH ASN Pemprov DKI itu rencananya bakal dimula 21 Agustus sampai 7 September 2023.

PNS
{{caption}}
Kurangi Polusi Udara, Luhut Perintahkan Seluruh Kementerian WFH

Luhut memimpin rapat koordinasi permasalahan pencemaran udara di Jabodetabek.

Polusi
{{caption}}
Kurangi Polusi Udara, ASN DKI Jakarta WFH Mulai 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023

" untuk ASN Pemprov DKI Jakarta tanggal 21 Agustus sampai 21 Oktober ini langkah kita," kata Prasetio.

PNS
{{caption}}
Polusi Udara, PNS Jakarta WFH Kembali Mulai September 2023

Pasalnya, dalam beberapa waktu terakhir kualitas udara di Jakarta sempat menduduki rangking satu terburuk dari seluruh kota di dunia.

PNS
{{caption}}
Parahnya Polusi Udara Jakarta Dilihat dari Bogor

Sebuah video merekam penampakan langit Jakarta yang gelap diambil dari wilayah Cileungsi, Bogor

Polusi
{{caption}}
Jokowi Mau Terapkan Hybrid Working, Apindo: Tak Semua Sektor Bisa WFH

Hybrid working sendiri merupakan kombinasi bekerja di kantor (WFO) dan bekerja di mana saja, termasuk dari rumah (WFH).

Work From Anywhere
{{caption}}
VIDEO: Blak-blakan Jokowi Penyebab Polusi Udara Memburuk di Jakarta, Ini Solusinya

Jokowi juga bakal meminta mempertimbangkan opsi kelonggaran untuk para pekerja bekerja dari rumah.

Presiden Jokowi
{{caption}}
BMKG: Puncak Kemarau 2026 Diprediksi Juli-September, Jakarta Cerah Berawan

BMKG memprakirakan puncak Kemarau 2026 di Indonesia akan berlangsung Juli-September, sementara Jakarta diprediksi cerah berawan. Antisipasi dampak El Nino dan peningkatan ISPA menjadi krusial.

antisipasi bencana
{{caption}}
Warga Dukung Penuh, Gubernur Pramono Anung Pastikan Keberlanjutan CFD Rasuna Said

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan sekitar 95 persen warga menginginkan agar kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau **CFD Rasuna Said** dapat terus berlanjut, menjadikannya alternatif ruang publik sehat dan strategis di Jakarta.

cfd rasuna said
{{caption}}
Kualitas Udara Jakarta Terburuk di Dunia: Ancaman Serius dan Langkah Penanggulangan Pemprov DKI

Kualitas udara Jakarta kembali menjadi sorotan setelah dinobatkan sebagai yang terburuk di dunia pada Minggu pagi. Simak langkah Pemprov DKI menanggulangi masalah Kualitas Udara Jakarta ini.

dki jakarta
{{caption}}
Belasan Kendaraan Dinas Pemkot Jakbar Gagal Uji Emisi, Soroti Kualitas Udara Jakarta

Sebanyak 14 kendaraan dinas operasional (KDO) Pemerintah Kota Jakarta Barat tidak lolos dalam Uji Emisi Kendaraan Dinas, menyoroti pentingnya perawatan kendaraan untuk menekan polusi udara dan menjaga kualitas udara Ibu Kota.

jakarta barat
{{caption}}
Pemkab Bogor Hidupkan Kembali CFD Serentak di Berbagai Wilayah, Dorong Pola Hidup Sehat dan Ekonomi Lokal

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kembali menggelar Car Free Day (CFD) serentak di sejumlah wilayah, termasuk Jalan Tegar Beriman, Cibinong. Inisiatif ini bertujuan menghidupkan ruang publik, mendorong hidup sehat, dan menggerakkan ekonomi lokal.

car free day
{{caption}}
Kualitas Udara Jakarta Tidak Sehat bagi Kelompok Sensitif, Pemprov DKI Siapkan Respons Cepat

Kualitas Udara Jakarta tercatat tidak sehat bagi kelompok sensitif pada Jumat pagi, dengan konsentrasi PM 2.5 yang tinggi, mendorong Pemprov DKI menyiapkan respons cepat penanggulangan.

iqair