Malaysia Hemat Anggaran di Tengah Konflik Iran, Open House Idulfitri dan Dinas Luar Negeri Ditiadakan
Menurut Perdana Menteri Malaysia, tindakan ini dianggap sebagai langkah yang rasional dan penuh pertimbangan.
Pemerintah Malaysia telah memutuskan untuk tidak menyelenggarakan acara open house Hari Raya Idulfitri tahun ini dan juga akan mengurangi jumlah perjalanan luar negeri. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari langkah penghematan anggaran yang bertujuan untuk menghadapi potensi dampak ekonomi yang disebabkan oleh perang di Iran.
Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengumumkan kebijakan ini dalam konferensi pers yang berlangsung pada Rabu, 11 Maret 2026. Selain itu, Anwar juga menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan milik pemerintah dan perusahaan investasi yang terkait dengan pemerintah telah diperintahkan untuk tidak mengadakan acara open house untuk Idulfitri.
Menurut Anwar, seperti yang dikutip dari laporan FMT, kebijakan ini merupakan langkah kewaspadaan untuk memastikan pengeluaran negara dilakukan dengan lebih hemat di tengah ketidakpastian ekonomi akibat perang. Ia juga menjelaskan bahwa meskipun beberapa pihak mungkin mempertanyakan kebijakan ini, situasi saat ini masih dianggap terkendali dan pasokan kebutuhan pokok seperti minyak dan gas masih mencukupi.
"Sebagian orang mungkin bertanya, jika situasi masih terkendali dan pasokan kebutuhan seperti minyak dan gas masih cukup, apa perlunya langkah ini? Saya katakan ini adalah langkah yang logis dan bijaksana," ujar PM Anwar. Dengan demikian, pemerintah berupaya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meminimalisir pengeluaran yang tidak perlu.
Mengurangi Perjalanan Dinas Luar Negeri
Selain pembatalan acara open house, seluruh menteri, anggota pemerintahan, dan departemen pemerintah telah diberikan instruksi untuk mengurangi perjalanan dinas ke luar negeri. Namun, perjalanan yang telah direncanakan sebelumnya dan dianggap penting tetap diizinkan.
Dalam kesempatan tersebut, Anwar, yang juga menjabat sebagai Menteri Keuangan, mengungkapkan bahwa ia telah meminta Wakil Perdana Menteri Fadillah Yusof untuk memimpin sebuah komite khusus yang bertugas mengawasi penegakan hukum terkait penyalahgunaan subsidi bahan bakar RON95 dan diesel. Anwar berpendapat bahwa kenaikan harga minyak dapat memicu praktik penyelundupan bahan bakar bersubsidi, karena hal ini menjadi lebih menguntungkan bagi para pelaku.
Sementara itu, Menteri Keuangan II, Amir Hamzah Azizan, akan memimpin komite khusus lainnya yang bertugas untuk meneliti dampak konflik di Timur Tengah terhadap perekonomian negara. Komite ini akan mengadakan pertemuan setiap hari dan melibatkan Menteri Ekonomi Akmal Nasir serta kementerian terkait lainnya. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pemerintah dapat lebih efektif dalam menangani tantangan yang muncul akibat situasi global yang tidak menentu.