Syarat S1 Jadi Polisi Minimal Digugat ke MK, ini Reaksi Mabes Polri

MK menerima gugatan dua warga atas nama Leon Maulana Mirza Pasha dan Zidane Azharia.

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima gugatan dua warga atas nama Leon Maulana Mirza Pasha dan Zidane Azharia, yang memohon agar syarat minimal pendidikan menjadi anggota polisi adalah S1. Polri pun mengaku menghormati kepedulian masyarakat terhadap institusi penegak hukum tersebut.

“Harapan masyarakat sangat tinggi terhadap Polri. Apa-apa yang menjadi masukan kemudian menjadi secara konstitusi sudah ditempuh oleh masyarakat. Tentu kembali lagi harapan masyarakat terhadap Polri ini sangat tinggi,” tutur Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (25/8/2025).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sendiri menyatakan bahwa kritik dan masukan terhadap Polri sangat diterima, dalam rangka menjadikan lembaga penegak hukum yang modern.

“Di antaranya menerima masukan-masukan dan segala menurut kajian-kajian, yang memang ini menjadi tuntutan masyarakat. Artinya semua ada mekanismenya, dan itu menjadi hak konstitusi. Kita tunggu saja,” kata Trunoyudo.

Sebelumnya, Leon Maulana Mirza Pasha (Pemohon I) dan Zidane Azharian Kemalpasha (Pemohon II) mengajukan uji materiil Pasal 21 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi. Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 133/PUU-XXIII/2025ini dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra dilaksanakan pada Rabu, 13 Agustus 2025 di Ruang Sidang Panel MK.

Dikutip dari situs resmi Mahkamah Konstitusi, disebutkan oleh Leon bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf d menetapkan pendidikan minimal bagi calon anggota kepolisian adalah Sekolah Menengah Umum (SMU) atau sederajat.

Hal ini menurut Pemohon mengabaikan korelasi esensial antara latar belakang pendidikan dengan kompetensi substantif yang diperlukan dalam menjalankan fungsi kepolisian secara profesional dan bertanggung jawab.

Fungsi kepolisian tidak lagi hanya bersifat fisik dan administratif, tetapi juga menuntut penguasaan keilmuan yang bersifat khusus, seperti ilmu hukum, kriminologi, psikologi, sosiologi, teknologi informasi, hingga komunikasi publik sebagaimana yang ditemukan dalam Pendidikan Sarjana Strata 1 (S1).

Dalam pandangan para Pemohon, aparat kepolisian merupakan penegak hukum sehingga memerlukan standar akademik yang memadai, seperti catur wangsa penegak hukum lainnya, jika pasal a quo tetap dipertahankan, maka akan bertentangan dengan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

Sebab, pada Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 telah mengamanatkan peran Kepolisian sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Sejatinya tamatan SMA tidak buruk, tetapi masih belum matang untuk mengemban tugas berat karena pendidikan saat SMA hanya berfokus pada kewarganegaraan, lembaga negara, budi pekerti. Sehingga belum mempelajari lebih dalam soal perbandingan hukum, hak konstitusional, analisis delik pidana dan sebagainya.

“Artinya persyaratan pendidikan minimal SMA, sulit untuk memastikan kompetensi yang diperlukan dalam menjalankan tugas kepolisian yang begitu kompleks,” jelas Ratu Eka Shaira selaku kuasa hukum para Pemohon.