Wamensos: Polemik Sekolah Rakyat Muncul karena Kurang Sosilisasi
Agus kemudian membongkar alasan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menjalankan program sekolah rakyat.
Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono mengakui bahwa pembangunan sekolah rakyat berpotensi menuai polemik. Kondisi ini bisa terjadi karena program tersebut masih kurang sosialisasi.
"Sekolah rakyat ini yang kemudian terjadi polemik karena sosialisasinya juga masih kurang," kata Agus, saat diskusi bersama PCO, di Jakarta, Sabtu (24/5).
Agus kemudian membongkar alasan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menjalankan program sekolah rakyat. Sebab, sekolah tersebut nantinya diperuntukan untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
"Sekolah rakyat ini kenapa yang diperintah presiden kemensos bukan dikdasmen? Karena sekolah rakyat ini diperuntukan untuk siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem," jelas dia.
Namun, Agus menegaskan yang akan melaksanakan sekolah rakyat adalah satuan tugas (Satgas) yang terdiri dari lintas kementerian terkait sekolah rakyat.
"Dan yang melaksanakan pekerjaan ini bukan Kemensos, Kemensos ini membuat Satgas antar kementerian terkait dengan pembangunan sekolah rakyat," jelas dia.
Pelaksanaan Hampir Semua Kementerian
"Walaupun perintahnya Kemensos tapi pelaksanaannya adalah hampir semua kementerian yang terikat dengan urusan sekolah rakyat itu," sambung Agus.
Meskipun sekolah rakyat diperuntukan untuk anak-anak dari keluarga miskin, namun Prabowo memerintahkan agar fasilitas yang diterima para siswa nantinya setara dengan sekolah unggulan.
"Meskipun untuk orang miskin, tapi presiden minta fasilitasnya adalah fasilitas sekolah unggulan dari mulai pendidikannya, pembentukan karakternya mereka harus punya keterampilan termasuk perlengkapan-perlengkapan yang akan nanti didapat siswa, siswa harus pegang Ipad, pegang laptop dan segala macem," imbuhnya.