Trivia: Rp200 Triliun Dana Pemerintah, Haruskah Jadi 'Pemantik Keberanian' Pembiayaan Produktif?

Ekonom dari Insight Kadin Indonesia Institute, Fakhrul Fulvian, baru-baru ini menyoroti alokasi dana sebesar Rp200 triliun oleh Kementerian Keuangan. Dana tersebut ditempatkan di sektor perbankan dengan harapan dapat menggerakkan perekonomian nasional. Namun, Fakhrul menekankan pentingnya arah penyaluran dana ini agar dampaknya terasa signifikan.

Menurut Fakhrul, dana negara tersebut seharusnya berfungsi sebagai “pemantik keberanian” bagi lembaga keuangan. Tujuannya adalah untuk menyalurkan pembiayaan produktif ke sektor riil, bukan sekadar menumpuk likuiditas bank. Pernyataan ini disampaikan Fakhrul di Jakarta pada Selasa (7/10) lalu.

Ia berargumen bahwa Indonesia tidak kekurangan modal, melainkan keberanian dalam menyalurkannya secara sehat. Jika dana Rp200 triliun hanya berakhir di deposito, efeknya terhadap ekonomi akan sangat minimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih inovatif untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana ini.

Untuk mencapai dampak optimal dari penempatan dana Rp200 triliun ini, Fakhrul Fulvian menilai perlunya kolaborasi erat dengan lembaga keuangan non-bank. Lembaga-lembaga ini diharapkan siap mengambil risiko secara terukur dalam menyalurkan dana. Pendekatan stimulus fiskal perlu diperluas menjadi ekosistem berbagi risiko atau risk-sharing ecosystem.

Ekosistem ini melibatkan pemerintah, perbankan, lembaga penjamin, dan industri modal ventura. Selama ini, ekosistem pembiayaan di Indonesia masih didominasi perbankan yang cenderung konservatif. Sementara itu, lembaga pembiayaan berbasis ekuitas seperti modal ventura belum diberdayakan secara sistemik.

“Modal ventura bisa menjadi lapisan keberanian di sistem keuangan kita,” ujar Fakhrul. Ia menjelaskan bahwa bank menjaga likuiditas, pemerintah menanggung sebagian risiko, dan venture capital menyalurkan dana ke sektor inovatif. Oleh karena itu, industri modal ventura perlu dilihat sebagai missing middle antara kebijakan fiskal dan dunia usaha.

Peran modal ventura sangat krusial bagi sektor-sektor berpotensi tinggi namun belum sepenuhnya bankable. Contohnya termasuk agrikultur modern, industri hijau, logistik, dan pengolahan daerah. Jika sebagian kecil dari dana Rp200 triliun diarahkan ke skema kolaboratif dengan modal ventura, efek penggandanya akan jauh lebih besar.

Selain kolaborasi, Fakhrul juga menyoroti pentingnya reformasi regulasi agar industri modal ventura dapat menjadi kanal resmi pembangunan. Regulasi yang ada saat ini masih memperlakukan modal ventura layaknya lembaga keuangan biasa. Padahal, venture capital sejatinya adalah mesin keberanian yang mendorong inovasi.

Ia mengusulkan agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka model tiered licensing. Model ini memungkinkan terbentuknya micro venture fund dengan modal minimum Rp5 miliar hingga Rp10 miliar. Dengan demikian, modal ventura dapat berkembang secara merata di berbagai daerah di Indonesia.

“Kalau lisensinya dibuat bertingkat dan fleksibel, ekosistemnya akan tumbuh dari bawah,” kata Fakhrul. Pertumbuhan industri modal ventura yang sehat juga berpotensi menarik kembali dana Indonesia yang saat ini banyak tersimpan di luar negeri. Ini akan terjadi jika ekosistem risikonya jelas dan menarik bagi investor.

Fakhrul membandingkan dengan beberapa negara yang telah berhasil memanfaatkan instrumen modal ventura sebagai perpanjangan tangan kebijakan fiskal. Negara-negara maju ini telah menggabungkan dana negara dengan keberanian pasar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini adalah praktik yang belum sepenuhnya diterapkan di Indonesia.

Singapura, misalnya, membentuk Heliconia Capital di bawah Temasek Holdings untuk membiayai ekspansi perusahaan nasional. Korea Selatan memiliki Growth Ladder Fund yang disalurkan melalui venture capital swasta untuk startup teknologi. Sementara itu, Prancis menjalankan model Bpifrance yang menyalurkan dana publik melalui mekanisme co-investment dengan sektor swasta.

“Semua negara maju menggabungkan dana negara dengan keberanian pasar. Itulah yang belum kita lakukan,” tegas Fakhrul. Ia optimis bahwa Indonesia dapat menciptakan versi sendiri, menjadikan dana Rp200 triliun sebagai langkah awal membangun arsitektur venture-based development. Peran pengusaha dan Kadin akan sangat penting dalam menciptakan lingkungan pembiayaan yang kuat.

Menutup pandangannya, Fakhrul menegaskan bahwa kebijakan fiskal yang efektif bukan hanya soal percepatan penyerapan dana. Lebih dari itu, ia adalah tentang kemampuan menyalurkan keberanian ke dalam sistem ekonomi. “Kebijakan fiskal tidak cukup hanya memindahkan dana. Ia harus membentuk penyaluran keberanian untuk memutar perekonomian,” ujarnya.

Ketika keberanian ini tercapai, pengusaha akan kembali terbuka pikiran akan prospek yang ada dan berani memulai usaha baru. “Venture capital adalah instrumen keberanian yang bisa diukur, dan di sinilah uang negara bisa benar-benar bekerja,” pungkas Fakhrul.

Sumber: AntaraNews