Indonesia Public Policy & Government Affairs (IPPGA) Group meluncurkan kerangka kerja terbaru untuk memperkuat profesi public policy and government affairs (PPGA) di tanah air. Panduan ini dirancang khusus untuk memetakan pengetahuan, keterampilan, hingga kerangka kerja dalam membaca dinamika politik, kebijakan publik, peta kekuasaan, dan kepentingan bisnis di Indonesia.
Praktisi PPGA, Arief Budiman, menjelaskan bahwa peluncuran 'PPGA Playbook: Navigating Power, Policy, and Politics in Southeast Asia's Most Complex Democracy' didasari oleh mendesaknya kebutuhan panduan kerja yang terstruktur bagi profesi ini.
"Profesi ini sudah terlalu lama menjadi kepraktisian tanpa peta. Kami tidak ingin membangunnya sendiri. Kami terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, terutama universitas, pemerintah, dan para praktisinya sendiri agar profesi PPGA dapat berkembang secara lebih kuat di Indonesia," ujar Arief dikutip dari Antara, Kamis (27/8).
IPPGA Group menjadikan Playbook, yang terdiri atas sembilan bab serta dilengkapi operational appendix sebagai batu pijakan awal untuk membangun pusat pengetahuan dan keterampilan (knowledge & skill center) bagi praktisi PPGA nasional.
Buku panduan yang disusun bersama Aditya Sani dan Ahsan Ridhoi ini nantinya terus disempurnakan melalui mekanisme peer review serta kolaborasi aktif dengan praktisi, kalangan pemerintah, dan aktor politik.
Arief menegaskan pentingnya keterlibatan dunia akademis untuk memperkuat legitimasi keilmuan sekaligus mencetak generasi penerus. Menurutnya, PPGA bukan sekadar divisi pendukung yang baru bergerak saat masalah muncul, melainkan fungsi strategis yang harus bekerja secara proaktif sebelum risiko terjadi.
"Regenerasi adalah agenda yang tidak bisa ditunda. Kita perlu memastikan generasi berikutnya mengenal profesi ini, dan universitas adalah titik temu paling strategis untuk itu," tambahnya.
Advertisement
5 Pilar Utama Profesi PPGA
Dalam penerapannya, Arief memaparkan bahwa fungsi PPGA berdiri di atas lima pilar utama yang saling terintegrasi.
- Productivity dan Profitability (Business): Menjadi jangkar utama yang memastikan PPGA berkontribusi langsung pada keberlangsungan bisnis dan kondusivitas iklim usaha.
- Certainty (Public Policy): Memahami arah dinamika kebijakan pemerintah, proses penyusunan regulasi, hingga perencanaan pembangunan.
- Security (Legal): Membentengi perusahaan dari berbagai risiko hukum, sosial, dan politik yang berpotensi mengganggu operasional maupun investasi.
- Continuity (Corporate Communications & Diplomacy): Membangun reputasi jangka panjang dan hubungan harmonis dengan publik serta pemangku kepentingan di pemerintahan.
- Stability (Politics): Mampu membaca peta politik nasional hingga lokal, kepentingan aktor pemerintah, serta tren politik-ekonomi global yang memengaruhi bisnis.
"Keberhasilan PPGA tidak dapat berdiri pada satu pilar. Kelimanya harus bekerja sebagai satu kesatuan," tegas Arief.
Arief menutup dengan menekankan bahwa kebutuhan akan profesi PPGA akan terus ada selama bisnis, kebijakan publik, dan politik saling berinteraksi dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu, penguatan profesi ini merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan, tanpa terbatas pada satu industri atau asal investasi tertentu.