Lantik Pejabat Baru, Mentan Amran Singgung soal Korupsi dan 'Main Proyek'

Mentan Andi Amran Sulaiman melantik sekitar 24 pejabat Kementan–Bapanas. Ia menegaskan antikorupsi dan mengungkap pencopotan 14 pejabat.

Arief Rahman H
Oleh Arief Rahman H - Reporter
Lantik Pejabat Baru, Mentan Amran Singgung soal Korupsi dan 'Main Proyek'
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman memastikan perang Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran tak mengganggu pertanian Indonesia. Termasuk pasokan dari bahan baku pupuk yang dibutuhkan di Tanah Air.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melantik sekitar 24 pejabat baru di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Dalam acara di Kantor Kementan, Jakarta, Selasa (18/8/2026), ia menekankan integritas dan melarang praktik "main proyek".

"Jangan korupsi, jangan kolusi, nepotisme, gak boleh. Tingkatkan kinerja," pinta Amran ke para pejabat baru yang dilantik di Kantor Kementan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Ia meminta pakta integritas yang telah ditandatangani dipahami dan dijalankan sebagai pedoman. Setiap tekanan yang mengarah pada pelanggaran diminta segera dilaporkan kepada pimpinan.

Pesan Tegas Mentan Saat Pelantikan Pejabat Baru

Amran menegaskan komitmen integritas harus menjadi rujukan dalam pelaksanaan tugas di Kementan maupun Bapanas. Ia juga mengingatkan agar tidak melibatkan rekan atau pihak lain dalam proyek yang berpotensi menimbulkan masalah hukum.

Menurutnya, tanggung jawab melekat pada jabatan yang diemban, sehingga laporan atas dugaan pelanggaran wajib disampaikan agar penanganan bisa dilakukan sedini mungkin.

"Seluruh you tanda tangan, pertanggungjawabkan, paham? Seluruh kamu tanda tangan, pertanggung jawabkan. Kalau ada korupsi, dilaporkan, jangan libatkan teman main proyek. Kalau ada yang tekan, lapor sama saya, selesai, sangat sederhana," sebutnya.

14 Pejabat Dicopot dari Eselon I–III

Sebelum pelantikan ini, Amran mencopot 14 pejabat di lingkungan Kementan dari tingkatan eselon I hingga eselon III. Seluruhnya dibebastugaskan dari jabatan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan terkait dugaan pelanggaran hingga korupsi.

"Ada 14 (pejabat Kementan) kami copot, ada eselon 1, ada eselon 2, ada eselon 3, dan tidak diberi jabatan, sementara diperiksa. Kalau ini betul-betul merugikan negara, kami serahkan ke penegak hukum, kami tindak tegas," ungkap Amran di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Ia menyatakan siap mengembalikan jabatan hingga mempromosikan kembali pejabat yang dinyatakan tidak bersalah.

"Tetapi sebaliknya, kalau terbukti dia tidak melakukan apa-apa, kami akan lantik kembali, kami akan promosikan kembali. Jadi kita harus sportif, meritokrasi," tutur dia.

Amran menambahkan, ada keluarga dekatnya yang ikut terdampak kebijakan tersebut, namun penindakan tetap harus dijalankan.

"Bahkan diantara mereka ada salah satu keluarga dekat saya, tapi ini dilakukan atas nama negara, di sini kita harus adil pada mereka, meritokrasi, merit system," tegasnya.

"Karena kalau tidak, kita sama juga kalau beternak kejahatan membiarkan kejahatan terjadi di Kementerian Pertanian. Olehnya itu, kami mengambil langkah tegas 14 orang, ada eselon 1, eselon 2, dan eselon 3, semua nonjob mulai hari ini," sambung Amran.

Investigasi Irjen 3 Bulan, Nilai Miliaran dan Restu Presiden

Amran enggan merinci kasus yang menjerat para pejabat tersebut, namun menyebut pelanggaran berkaitan dengan uang bernilai miliaran rupiah. Inspektur Jenderal Kementan, Irhan Waroihan, diperintahkan mengusut tuntas paling lambat tiga bulan, dengan kemungkinan selesai satu bulan jika memungkinkan.

"Pelanggarannya intinya hubungannya dengan uang dan ada miliaran nilainya. Ini nilainya nanti total, yang jelas miliaran (rupiah) total. Saya beri waktu Irjen mengusut sampai paling lambat 3 bulan malau bisa 1 bulan selesai," tutur dia.

Ia membuka peluang pencopotan lanjutan jika ditemukan bukti pelanggaran lain. Menurut Amran, langkah tegas ini juga telah mendapat dukungan Presiden Prabowo Subianto.

"Masih ada, tetapi didalami dulu, kalau bersalah, ada dugaan bersalah, copot lagi. Enggak bisa, kami, itu perintah Presiden dan kami laporkan ke Bapak Presiden, 3 hari lalu kami laporkan, 'Pak, ada yang dicopot' beliau bilang 1 kata, 'gaspol'," bebernya.

Rekomendasi