Pembangunan PLTN Pulau Gelasa: Izin Tapak Masih Proses, AMDAL Belum Terbit

Rencana Pembangunan PLTN Pulau Gelasa oleh PT Thorcon Power Indonesia masih dalam tahap persetujuan izin tapak, menimbulkan pertanyaan terkait AMDAL dan status konservasi wilayah tersebut.

Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Pulau Gelasa, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, masih menjadi sorotan publik. Proyek ambisius yang digagas oleh PT Thorcon Power Indonesia ini kini berada pada fase krusial persetujuan izin tapak. Masyarakat diminta memahami bahwa belum ada aktivitas konstruksi fisik yang dimulai di lokasi tersebut.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah, Ahmad Syarifullah Nizzam, menegaskan bahwa tahapan yang sedang berjalan adalah penelitian untuk mendapatkan izin tapak. Izin ini merupakan kewenangan penuh Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) dan bukan dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Pernyataan ini disampaikan dalam diskusi publik di Bangka Tengah pada Jumat lalu.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pahlevi Syahrun, menyoroti belum adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk proyek tersebut. Kondisi ini memicu kekhawatiran karena Pulau Gelasa memiliki status ganda sebagai kawasan konservasi dan juga zona pariwisata dalam rencana tata ruang wilayah.

Tahapan Izin Tapak dan Peran Bapeten

Ahmad Syarifullah Nizzam menjelaskan secara rinci bahwa proses Pembangunan PLTN Pulau Gelasa saat ini terfokus pada persetujuan izin tapak. Ini berarti PT Thorcon Power Indonesia masih melakukan berbagai penelitian yang diperlukan sebelum melangkah ke tahapan berikutnya. Belum ada kegiatan pembangunan fisik yang dilakukan di Pulau Gelasa.

Ia juga menekankan bahwa kewenangan untuk mengeluarkan izin tapak sepenuhnya berada di tangan Bapeten, sebuah lembaga independen yang berwenang mengawasi pemanfaatan tenaga nuklir. Pemerintah daerah Kabupaten Bangka Tengah tidak memiliki otoritas untuk menerbitkan izin tersebut. Hal ini penting untuk diketahui masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Pemerintah daerah menyatakan sikap terbuka terhadap segala bentuk kritik, saran, dan masukan dari masyarakat terkait rencana pembangunan PLTN ini. Ahmad Syarifullah Nizzam menegaskan komitmen Pemkab Bangka Tengah untuk menerima aspirasi demi kemajuan dan kemaslahatan bersama. Transparansi menjadi kunci dalam setiap tahapan proyek ini.

Sorotan DPRD Terkait AMDAL dan Status Konservasi

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pahlevi Syahrun, mengungkapkan kekhawatirannya mengenai belum adanya izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk proyek PLTN Pulau Gelasa. Ia menyatakan bahwa Direktur Operasional PT Thorcon sendiri telah mengonfirmasi status AMDAL yang belum terbit. Ini menjadi poin penting dalam proses perizinan yang harus dipenuhi.

Pahlevi menekankan bahwa tahapan perizinan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah untuk memastikan semua prosedur dipatuhi. Kepatuhan terhadap regulasi adalah fondasi utama bagi setiap investasi berskala besar.

Lebih lanjut, Pahlevi menyoroti status Pulau Gelasa yang kompleks dalam dokumen rencana tata ruang. Dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Bangka Tengah, pulau ini ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Sementara itu, Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Bangka Tengah juga menetapkannya sebagai kawasan cagar alam atau cagar alam laut.

Di sisi lain, RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga mengidentifikasi Pulau Gelasa sebagai zona pariwisata, jalur migrasi, dan pertambangan laut. Dualisme status ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam perizinan Pembangunan PLTN Pulau Gelasa. Konflik kepentingan antara konservasi, pariwisata, dan potensi industri perlu diselesaikan secara cermat.

Sikap Pemerintah Daerah dan Aturan Investasi

Pahlevi Syahrun menegaskan bahwa dirinya tidak menolak investasi, termasuk Pembangunan PLTN Pulau Gelasa, selama seluruh tahapan perizinan dilakukan sesuai aturan. Prinsip ini menjadi landasan penting agar setiap proyek besar dapat berjalan transparan dan akuntabel. Kepatuhan terhadap regulasi adalah kunci utama.

Ia juga meminta pemerintah daerah untuk bersikap tegas dan netral, terutama jika muncul penolakan dari masyarakat terhadap rencana pembangunan tersebut. Pemerintah daerah tidak boleh terkesan mendukung pihak swasta secara sepihak ketika ada aspirasi penolakan dari warga. Netralitas pemerintah adalah esensial untuk menjaga kepercayaan publik.

Sikap pemerintah daerah yang transparan dan tidak memihak akan sangat menentukan keberhasilan proyek ini dalam jangka panjang. Memastikan bahwa semua pihak, termasuk masyarakat lokal, memiliki kesempatan untuk menyuarakan pandangan mereka adalah bagian dari proses yang adil. Investasi harus membawa manfaat bagi semua pihak, bukan hanya segelintir.

Sumber: AntaraNews