OJK: Optimalisasi SLIK Bantu Penyaluran KPR Lebih Cepat dan Tepat Sasaran

OJK mengoptimalkan SLIK untuk mempercepat pembiayaan KPR dan UMKM, sekaligus mendukung program 3 juta rumah dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat peran sektor jasa keuangan dalam mendukung program prioritas pemerintah. Salah satunya melalui peluncuran Optimalisasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang diharapkan mampu memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat, termasuk pelaku UMKM dan sektor perumahan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan penyempurnaan SLIK menjadi bagian dari upaya memperkuat fungsi intermediasi lembaga jasa keuangan agar penyaluran kredit dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.

Dalam kesempatan tersebut, Friderica juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang dinilai konsisten mengawal pelaksanaan program pembangunan 3 juta rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, OJK bersama Kementerian PKP siap mendukung keberhasilan program tersebut.

Perempuan yang akrab disapa Kiki itu menjelaskan, OJK menghadirkan SLIK sebagai infrastruktur informasi kredit yang dapat dimanfaatkan lembaga jasa keuangan untuk meningkatkan kualitas penyaluran pembiayaan.

“Penyempurnaan infrastruktur informasi kredit yang dilakukan melalui SLIK punya tujuan yang besar dan mulia yaitu peningkatan penyaluran kredit dan pembiayaan kepada masyarakat secara berkualitas dan tepat sasaran sehingga turut menopang terjaganya stabilitas sektor keuangan,” kata dia pada acara launching optimalisasi SLIK di Gedung Menara Radius Prawiro, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Menurut Kiki, optimalisasi SLIK akan menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung pembiayaan sektor perumahan yang saat ini menjadi prioritas nasional.

Ia menjelaskan, informasi debitur yang semakin akurat, mutakhir, dan relevan akan membantu lembaga jasa keuangan mempercepat proses penyaluran pembiayaan, termasuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.

“Hal ini pada akhirnya diharapkan mampu mendorong perluasan akses kredit dan pembiayaan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria termasuk masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku UMKM serta kelompok masyarakat yang selama ini masih memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal,” ujarnya.

Meski akses pembiayaan diperluas, Friderica menegaskan bahwa seluruh proses tetap harus mengedepankan kualitas kredit. Pemanfaatan data dalam SLIK, kata dia, diarahkan untuk mendukung penyaluran pembiayaan yang sehat sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan.

Ia juga menekankan bahwa data dalam SLIK bukan menjadi satu-satunya faktor yang menentukan persetujuan kredit.

“Sekali lagi saya tegaskan bahwa SLIK ini bukan satu-satunya penentu persetujuan kredit atau pembiayaan. Perluasan pembiayaan tetap berada pada lembaga jasa keuangan, tentunya ini setelah berdasarkan analisis kelayakan, manajemen risiko, dan prinsip kehati-hatian,” ujarnya.

Kinerja Sektor Jasa Keuangan Indonesia

Di sisi lain, Kiki menjelaskan jika di tengah dinamika yang terjadi, sektor jasa keuangan Indonesia tetap terjaga dengan permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, dan profil resiko yang terkendali. Kondisi ini memberikan ruang bagi sektor jasa keuangan untuk terus menjalankan fungsi intermediasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional termasuk di dalamnya percepatan program 3 juta rumah dan pengembangan UMKM.

Di sektor perbankan sendiri total kredit per Mei 2026 tumbuh 11,51% year on year menjadi Rp 8.918 triliun. Permodalan perbankan juga tetap kuat dengan CAR nya sebesar 23,74%, sementara resiko kredit masih berada dilevel yang terkendali.

Selain itu, di sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, oustanding pembiayaan tumbuh dengan baik 1% year on year menjadi Rp 513 triliun dan pinjaman daring mencapai Rp 103,73 triliun.

"Total premi per Mei 2026 mencapai Rp 139,54 triliun dan juga aset industri dana pensiun juga tumbuh 4,94% menjadi Rp 410,65 triliun," ujarnya.

Adapun dilihat dari latar belakang dari kucuran kredit, mayoritas kredit rumah tangga masih mendominasi kredit multiguna dan kepemilikan perumahan masing-masing sebesar 49,45% dan 42,54%.

"Kemudian pertumbuhan kredit perumahan tercatat naik 4,99% year on year dan salah satu yang mendorong penyaluran kredit perumahan adalah program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP dimana realisasinya nanti akan bisa sampaikan pencapaiannya yang juga naik signifikan dari tahun sebelumnya," pungkasnya.