Negosiasi Kebijakan Tarif Trump, Bahlil Bakal Perbanyak Impor LPG dan Minyak dari AS

Arahan penambahan porsi impor LPG dan minyak dari Negeri Paman Sam tersebut datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia siap memperbanyak impor LPG dan minyak dari Amerika Serikat (AS). Langkah ini guna merespons kebijakan tarif resiprokal dari Presiden AS, Donald Trump terhadap Indonesia sebesar 32 persen. 

Arahan penambahan porsi impor LPG dan minyak dari Negeri Paman Sam tersebut datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto. 

Pemerintah RI disebut bakal menawarkan sejumlah hal untuk meminimalisir surplus perdagangan Indonesia terhadap AS, mulai dari LPG, minyak, BBM, hingga alat pengeboran minyak dan gas bumi (migas). 

Bahlil mengatakan, dia telah mendapat perintah langsung dari Prabowo, untuk melihat potensi barang apa saja yang bisa dibeli lebih banyak dari Amerika Serikat. Khususnya di sektor ESDM, di mana 54 persen dari pada impor LPG berasal dari Amerika Serikat. 

"Kita tahu bahwa impor minyak kita kan cukup besar. Ini yang kami lagi meng-exercise untuk kemudian dijadikan salah satu komoditas yang bisa kita beli di Amerika," ujar Bahlil seusai acara halal bihalal di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (9/4).

Menurut perhitungannya, porsi impor minyak Indonesia dari Amerika Serikat baru sekitar 4 persen. Sejauh ini, impor minyak untuk konsumsi dalam negeri masih lebih banyak dari Singapura, Timur Tengah, Afrika, hingga Amerika Latin. 

"Kita akan meng-excercise (lebih banyak impor dari Amerika Serikat), sehingga bisa mengurangi defisit neraca perdagangan kita," imbuh Bahlil. 

Namun, bukan berarti impor minyak dari negara-negara tersebut bakal dihentikan. "Ya tidak disetop juga. Volumenya yang mungkin dikurangi," tegas Bahlil.

Porsi Impor LPG

Sementara untuk memperbesar porsi impor LPG, Bahlil mengaku telah menghitung nilai keekonomiannya. Dia pun yakin ongkos mendatangkan LPG dari Negeri Paman Sam tidak akan membebani belanja. 

"Logikanya kan harusnya lebih mahal karena transportasinya. Tapi buktinya harga LPG dari Amerika sama dengan dari Middle East," kata Bahlil. 

"Jadi saya pikir semua ada cara untuk kita menghitung. Dalam bisnis kan yang penting adalah produk yang diterima di negara kita adalah dengan harga yang kompetitif," tuturnya. 

Prabowo Minta Genjot Impor dari AS

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto turut menyatakan, sebagai respons terkait penerapan kebijakan tarif impor Trump, Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan agar Indonesia meningkatkan impor terhadap produk-produk Amerika Serikat (AS).

Peningkatan impor itu terutama di sektor pertanian seperti kedelai dan gandum, yang merupakan komoditas yang tidak diproduksi di dalam negeri dan berasal dari daerah-daerah pemilih Partai Republik di AS.

"Tetapi arahan Pak Presiden, Pak Prabowo, bahwa kita akan meningkatkan produk dari Amerika, terutama juga produk agri-culture yang kita tidak punya, seperti soya bean dan wheat dari negara penghasil agri-culture, yang kebetulan daerah ini adalah daerah konstituennya Republican," kata Airlangga pada kesempatan terpisah beberapa waktu lalu. 

Selain itu, Indonesia juga mempertimbangkan pembelian produk rekayasa teknik (engineering product), serta energi seperti LPG dan LNG dari Amerika.

Tak akan Bebani APBN

Namun, Airlangga memastikan pembelian ini tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena dilakukan melalui skema realokasi atau switch dari sumber pembelian sebelumnya.

"Nah, kemudian juga pembelian daripada engineering product, dan juga dengan pembicaraan dengan Menteri ESDM, juga kita arahan Pak Presiden, kita juga disiapkan untuk membeli LPG dan LNG, peningkatan dari Amerika, tetapi ini tidak menambah, tetapi realokasi pembelian, switch, jadi tidak mengganggu APBN," ujar dia.

Dia menuturkan, melalui pendekatan ini, Indonesia berharap dapat membangun hubungan ekonomi yang lebih kuat dan saling menguntungkan dengan Amerika Serikat, tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi dalam negeri.