Pemerintah Pertimbangkan Skema Pengolahan Gas Andaman di KEK Arun, Prioritaskan Keekonomian

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa permintaan Pemerintah Aceh terkait pengolahan gas Blok Andaman di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe masih dalam tahap pertimbangan. Keputusan akhir akan sangat bergantung pada aspek keekonomian yang saling menguntungkan bagi semua pihak terlibat.

Pernyataan ini disampaikan Bahlil Lahadalia kepada awak media di Banda Aceh pada hari Sabtu, 11 Juli, usai prosesi pelantikan pengurus DPD I Partai Golkar Aceh. Lokasi KEK Arun Lhokseumawe menjadi fokus utama dalam diskusi mengenai optimalisasi sumber daya gas ini.

Pemerintah Aceh menginginkan gas hasil temuan Mubadala Energy di Blok Andaman diproses secara darat (onshore receiving facility/ORF) di KEK Arun. Hal ini bertujuan untuk mendukung industri lokal dan memaksimalkan manfaat bagi daerah, serta menghindari skema pengolahan di laut lepas.

Pertimbangan Ekonomi Jadi Kunci Pengolahan Gas Andaman

Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa setiap keputusan terkait pengelolaan gas Blok Andaman harus didasarkan pada perhitungan bisnis yang cermat dan realistis. Ia menekankan pentingnya mencapai skema “win-win” di mana baik rakyat Aceh maupun investor mendapatkan keuntungan yang adil dan berkelanjutan. Jika biaya operasional terlalu tinggi, sulit untuk memaksakan suatu skema pengolahan yang tidak efisien.

Menurutnya, tidak ada bisnis yang akan bertahan jika ujungnya merugi, sehingga semua pihak harus mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa perhitungan ekonomi masuk akal dan memberikan keuntungan bagi semua pihak terlibat. Hal ini mencakup peningkatan pendapatan bagi rakyat Aceh serta keuntungan yang wajar bagi investor yang menanamkan modalnya.

Pemerintah juga akan berupaya melakukan pembagian pendapatan yang adil dari hasil pengelolaan gas ini. Prinsip keberlanjutan dan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Aceh menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil terkait sumber daya energi nasional.

Tantangan Biaya dan Permintaan Aceh untuk KEK Arun

Mubadala Energy telah menemukan cadangan gas signifikan di lepas pantai Blok Andaman, dengan target produksi awal sekitar 300 MMSCFD (million standard cubic feet per day). Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, telah menyurati Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri ESDM terkait pengelolaan migas ini. Surat tersebut secara spesifik meminta agar pengolahan tidak menggunakan skema FPSO (Floating Production, Storage, and Offloading) atau pengolahan di laut lepas.

Pemerintah Aceh lebih memilih skema onshore receiving facility (ORF) di darat, yaitu KEK Arun Lhokseumawe, sebagai lokasi pengolahan gas. Selain itu, Aceh juga meminta alokasi gas Mubadala untuk industri lokal dan penundaan sementara Plan of Development (PoD) atau dokumen perencanaannya. Permintaan ini didasari keinginan kuat untuk mengoptimalkan manfaat gas bagi perekonomian daerah dan masyarakat setempat.

Bahlil menjelaskan bahwa lokasi temuan gas berada di atas 12 mil laut. Jika pipa gas dibangun untuk onshore processing, biayanya akan sangat tinggi, berpotensi membuat harga gas tidak kompetitif di pasar. Ia menyebutkan bahwa harga gas bisa mencapai di atas 10 dolar AS per MMBTU (satuan mengukur kandungan gas), yang tentu memberatkan industri.

Potensi Pemanfaatan Gas untuk Industri Lokal Aceh

Meskipun ada tantangan biaya yang signifikan, sebagian dari rencana produksi gas Blok Andaman ditargetkan untuk didistribusikan ke Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan industri di Aceh. Salah satu industri yang sangat membutuhkan pasokan gas adalah Pupuk Iskandar Muda (PIM). Saat ini, PIM masih mengandalkan pasokan LNG dari wilayah lain seperti Papua, Sulawesi, dan Kalimantan untuk operasionalnya.

Pemanfaatan gas dari Blok Andaman untuk PIM akan sangat strategis dalam mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah dan menekan biaya produksi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri pupuk nasional dan mendukung ketahanan pangan. Pemerintah akan mendorong agar sebagian gas ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh industri di Aceh.

Bahlil menegaskan bahwa Mubadala Energy sebagai pemegang konsesi Blok Andaman memiliki tanggung jawab untuk memastikan keberlanjutan proyek. Pada saat yang sama, pemerintah akan memastikan bahwa proyek ini memberikan dampak positif bagi kesejahteraan rakyat Aceh melalui skema bagi hasil yang adil dan transparan.

• Temuan gas Mubadala Energy di lepas pantai Blok Andaman dengan target produksi awal sekitar 300 MMSCFD.
• Pemerintah Aceh meminta pengolahan secara onshore (ORF) di KEK Arun, bukan FPSO, serta alokasi gas untuk industri lokal.
• Tantangan utama adalah biaya tinggi pembangunan pipa untuk onshore processing yang dapat membuat harga gas tidak kompetitif (potensi di atas $10/MMBTU).
• Sebagian produksi gas direncanakan untuk PLN dan industri di Aceh, termasuk Pupuk Iskandar Muda (PIM), yang saat ini mengimpor LNG.

Sumber: AntaraNews