Merdeka.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat adanya peningkatan rasio non-performing loan (NPL) gross pada Februari 2019 mencapai 2,59 persen, atau naik dari 2,56 persen pada bulan sebelumnya. Rasio NPL bersih juga meningkat dari 1,13 persen menjadi 1,17 persen pada periode yang sama. Beberapa analis berpendapat peningkatan ini dikarenakan perlakuan terhadap pinjaman yang telah direstrukturisasi.

Bankir senior yang juga mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Glenn M. Yusuf berpendapat bahwa NPL atau kredit macet masih menjadi masalah utama di sektor perbankan Indonesia dalam kurun waktu beberapa dekade terakhir. Penyebab paling sering tingginya NPL adalah kegagalan bank untuk mengidentifikasi serta memberikan keputusan debitur mana yang pantas dan mampu diberikan pinjaman. Alasan lain termasuk ketidakpastian ekonomi global dan nilai tukar yang tidak stabil yang turut mempengaruhi perekonomian Indonesia.

"NPL merupakan tantangan besar bagi bank untuk memperoleh keuntungan sekaligus untuk dapat memberikan pinjaman kepada debitur lain. Ujung-ujungnya, hal tersebut akan berdampak negatif terhadap ekonomi nasional. Untuk itu, sektor perbankan Indonesia membutuhkan dukungan untuk menjaga stabilitasnya," ujar Glenn, Selasa (25/6).

Menurutnya, salah satu bentuk dukungan berasal dari kreditur-kreditur baru yang siap membeli NPL dari sebuah bank. Dengan melakukan ini, kreditur akan membantu bank untuk memperbaiki neraca keuangannya sehingga dapat terus memberikan kucuran kredit kepada perusahaan-perusahaan yang dikelola dengan baik dan layak memperoleh pinjaman. Ini adalah praktik yang sangat umum di sektor perbankan baik di lokal maupun di dunia internasional.

"Untuk itu, Pemerintah harus melindungi kepentingan kreditur, baik yang lokal maupun dari negara lain, yang telah bersedia membantu bank memulihkan neraca keuangan mereka dan menjaga stabilitas ekonomi negara kita," kata Glenn.

Glen menyoroti, bagaimanapun, uang harus dibuat betah di rumah dengan cara menciptakan iklim investasi yang aman dan nyaman, serta memberikan imbal hasil yang menarik. "Dan yang tidak kalah penting juga adalah kita harus mampu memberikan kepastian hukum," tambah Glenn.

Kepastian hukum tetap menjadi kekhawatiran utama dari investor luar negeri yang berencana untuk mengalirkan dana segar mereka ke Indonesia. Investor membutuhkan komitmen dan dukungan yang kuat dari Pemerintah Indonesia untuk dapat mampu membangun kerangka hukum dan peraturan yang mendukung iklim investasi di Indonesia. Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan senantiasa menekankan pentingnya mendorong investasi dari luar negeri untuk membangun Indonesia.

Piter Abdullah, ekonom Center of Reform on Economic (CORE), mengatakan bahwa reformasi sistem hukum di sektor bisnis diperlukan untuk membangun kepercayaan investor, khususnya investor luar negeri. Dia mendukung gagasan bahwa reformasi saat ini hanya dilakukan dengan setengah hati. Piter ingin melihat pemerintah dapat menerapkan kebijakan yang menjamin sistem hukum sehingga dapat memberikan kepastian lebih besar kepada investor, termasuk upaya-upaya untuk menyelesaikan perselisihan secara adil.

"Tanpa kepastian hukum, saya khawatir semakin banyak investor akan berpikir dua kali sebelum masuk ke Indonesia. Agar perekonomian kita tumbuh, Indonesia membutuhkan dana yang sangat besar. Dengan aliran dana yang besar, mungkin akan ada riak-riak kecil terjadi, itu normal. Oleh karena itu, perselisihan bisnis perlu diselesaikan dengan proses yang adil melalui lembaga peradilan yang kuat dan kredibel. Hukum harus ditegakkan tanpa memihak," tutup Piter.