Netanyahu dan Oposisi Sama Kuat, Israel Terancam Pemilu Ulang

Pemilu Israel pekan lalu berakhir tanpa mayoritas jelas. Blok Perdana Menteri Benjamin Netanyahu meraih 53 kursi, sementara kubu oposisi yang dipimpin Gadi Eisenkot mendapatkan 48 kursi dari total 120 kursi Knesset. Dua partai Arab, Joint List dan Ra'am, bersama-sama mengantongi 19 kursi dan berpotensi menjadi penentu arah pemerintahan baru.

"Saat ini Netanyahu tidak bisa, secara matematis, membentuk koalisi yang menguasai mayoritas kursi Knesset," kata analis politik Israel dari King's College London, Ahron Bregman, kepada Anadolu.

Di tengah saling lobi, Likud menuduh partai-partai Arab mencurangi pemilu tanpa menyertakan bukti. Ketua Komite Pemilihan Umum Pusat Israel, Noam Sohlberg, menyatakan pada Minggu (1/11) bahwa hasil pemilu secara keseluruhan akan tetap berlaku sekalipun dugaan campur tangan asing terbukti. Menurut Bregman, tuduhan itu merupakan taktik Netanyahu untuk menghalangi oposisi membentuk koalisi dengan dukungan partai-partai Arab. Presiden Israel Isaac Herzog mendorong para pimpinan partai bersikap terbuka dalam perundingan guna menghindari pemilu ulang.

Opsi Koalisi Oposisi: Eisenkot Gandeng Partai Arab

Eisenkot berpeluang membentuk pemerintahan dengan menggabungkan 48 kursi oposisi dan 19 kursi milik Joint List dan Ra'am. Jika seluruhnya mendukung, total 67 kursi melampaui ambang mayoritas 61.

Hambatannya, tiga partai oposisi—Yashar, B'Yachad, dan Yisrael Beytenu—sebelumnya menegaskan tidak akan duduk bersama partai Arab. Hanya Partai Demokrat pimpinan Yair Golan yang secara terbuka mendorong kerja sama tersebut.

Pemimpin Yisrael Beytenu, Avigdor Liberman, menolak pemerintahan yang bergantung pada dukungan partai Arab. Tanpa tujuh anggota parlemen dari partainya, gabungan oposisi dan kedua partai Arab hanya mencapai 60 kursi. Pada Senin (2/11), Liberman menyatakan dukungan kepada Eisenkot sebagai calon perdana menteri, namun itu tidak berarti ia bersedia masuk koalisi yang melibatkan partai Arab.

Di sisi lain, pemimpin Ra'am, Mansour Abbas, menyatakan terbuka untuk bergabung dalam pemerintahan Eisenkot. Joint List bersedia memberi dukungan dari luar, tetapi tidak ingin duduk di kabinet. Tokoh Joint List, Yousef Jabareen, dalam wawancara yang dilaporkan The Guardian pada Senin (2/11), menyebut partainya mempertimbangkan dukungan untuk mengakhiri kekuasaan Netanyahu, namun tidak akan masuk kabinet selama pendudukan Israel di Tepi Barat masih berlangsung.

Uji awal konfigurasi oposisi dapat terjadi saat Knesset bersidang pada 10 November, termasuk rencana mengganti Amir Ohana dari Likud sebagai ketua parlemen. Bregman menilai keterlibatan partai Arab dalam pemerintahan akan menjadi langkah bersejarah bagi integrasi warga Arab yang mencakup 21 persen populasi Israel.

Netanyahu Cari Dukungan Silang Fraksi

Netanyahu masih bisa mempertahankan kekuasaan jika berhasil membujuk anggota parlemen atau partai oposisi kecil untuk ikut bergabung.

Blok Netanyahu membutuhkan delapan kursi tambahan demi melewati ambang mayoritas. Upaya ini sulit karena mayoritas partai oposisi berkampanye untuk mengakhiri pemerintahannya.

Pilihan lain adalah menjalin kerja sama dengan Ra'am yang memiliki delapan kursi. Namun, sekutu sayap kanan jauh Netanyahu—termasuk Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich—menentang kolaborasi dengan partai Arab.

Kondisi serupa pernah terjadi pada 2021 ketika Netanyahu menjajaki dukungan Ra'am, tetapi ditolak Smotrich. Setelah itu, Ra'am bergabung dalam koalisi pimpinan Naftali Bennett dan Yair Lapid, menjadikannya partai Arab independen pertama yang masuk pemerintahan Israel.

Pemerintahan Persatuan sebagai Jalan Tengah

Pemerintahan persatuan nasional menjadi opsi lain untuk keluar dari kebuntuan. Jika Likud, Yashar pimpinan Eisenkot, B'Yachad pimpinan Bennett dan Lapid, serta Yisrael Beytenu pimpinan Liberman bergabung, mereka akan menguasai 67 kursi.

Simpul persoalan ada pada siapa yang menjadi perdana menteri.

Eisenkot, Bennett, dan Liberman selama ini menolak duduk dalam pemerintahan di bawah Netanyahu. Pada Senin (2/11), Liberman kembali menegaskan sikapnya, termasuk menolak skema pergiliran jabatan perdana menteri.

Kemungkinan kesepakatan pemerintahan persatuan juga dapat mengharuskan Netanyahu meninggalkan sebagian sekutu politiknya.

Ynet sempat mengaitkan Presiden Herzog dengan upaya mendorong format persatuan, namun kantor kepresidenan membantah bahwa Herzog pernah membahas koalisi tertentu dengan politisi. Skenario ini bisa menjadi pilihan jika jalur lain buntu, tetapi menuntut perubahan sikap besar dari kedua kubu.

Skema Pemerintahan Minoritas Ala Eisenkot

Alternatif lain bagi Eisenkot adalah membentuk pemerintahan minoritas—koalisi di bawah 61 kursi—selama memperoleh dukungan cukup untuk memenangkan pemungutan suara kepercayaan di parlemen.

Dukungan itu dapat datang dari partai Arab atau partai Yahudi ultra-Ortodoks tanpa harus bergabung ke kabinet.

The Times of Israel, mengutip Channel 12, melaporkan sejumlah tokoh United Torah Judaism (UTJ) mempertimbangkan membantu Eisenkot dengan memilih abstain dalam pemungutan suara.

UTJ memiliki tujuh kursi dan kecewa terhadap Netanyahu karena gagal mengesahkan undang-undang yang melindungi pria Yahudi ultra-Ortodoks dari wajib militer.

Namun, isu ini juga menjadi ganjalan karena Eisenkot dan sekutunya justru mendorong penghapusan pengecualian wajib militer secara menyeluruh.

Menurut Ynet pada Minggu (1/11), Eisenkot telah mengizinkan timnya menjajaki opsi pemerintahan minoritas apabila Ra'am dan UTJ memilih abstain, sementara Joint List tidak memberikan suara menentang.

Rencana ini tetap tersandung penolakan Liberman terhadap skema pemerintahan minoritas. Keberhasilannya akan bergantung pada kesepakatan antarpartai mengenai siapa yang mendukung, menentang, atau abstain. Abstain dapat membantu terbentuknya pemerintahan dengan mengurangi jumlah suara penolak.

Jika Mandat Buntu, Pemilu Israel Bisa Diulang

Jika Netanyahu dan Eisenkot sama-sama gagal membentuk pemerintahan, Israel berpotensi kembali menggelar pemilu.

Presiden Herzog dijadwalkan menerima hasil resmi pemilu pada 4 November, kemudian berkonsultasi dengan fraksi-fraksi sebelum menunjuk tokoh yang diberi mandat membentuk pemerintahan.

Kandidat yang terpilih memiliki waktu 28 hari untuk membentuk koalisi, dengan kemungkinan perpanjangan 14 hari. Jika gagal, Herzog dapat memberikan kesempatan kepada kandidat lain.

Masih ada peluang terakhir untuk mencegah pemilu ulang: dalam waktu 21 hari, sedikitnya 61 anggota Knesset bisa bersama-sama mengusulkan kandidat pilihan mereka untuk membentuk pemerintahan.

Jika seluruh mekanisme tersebut tidak menghasilkan koalisi, Israel harus kembali menggelar pemilu. Netanyahu akan tetap menjabat sebagai perdana menteri sementara hingga pemerintahan baru terbentuk.

Kebuntuan politik seperti ini bukan hal baru bagi Israel, yang telah lima kali menggelar pemilu parlemen sepanjang 2019 hingga 2022.