Persetujuan Obligasi Mandek, Pramono Anung Siapkan Opsi Pendanaan Lain

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama DPRD menyepakati langkah alternatif pendanaan agar program pembangunan di ibu kota tidak terhambat.

Keputusan ini diambil karena rencana penerbitan obligasi daerah belum memperoleh lampu hijau dari pemerintah pusat.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan kondisi tersebut saat kunjungan kerja di Kembangan, Jakarta Barat. "Hal yang berkaitan dengan obligasi, memang sampai hari ini belum mendapatkan persetujuan. Dan karena tidak bisa kami harus menunggu terlalu lama dan harus ada jalan keluar," kata Pramono di Kembangan, Jakarta Barat, Selasa (3/11/2026).

Ia menegaskan Pemprov DKI dan DPRD telah duduk bersama merumuskan pilihan pembiayaan lain.

"Maka kami sudah memutuskan apa yang menjadi kesimpulan atau keputusan bersama antara Pemerintah DKI Jakarta dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta," sambungnya.

Alternatif yang disiapkan antara lain memaksimalkan Dana Bagi Hasil (DBH) dan mengajukan pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), lembaga pembiayaan infrastruktur milik pemerintah. Pramono berharap pinjaman tersebut bisa didapat dengan suku bunga kompetitif. "Pertama, menggunakan DBH, yang kedua adalah pinjaman dari SMI dengan bunga yang mudah-mudahan murah sekali," ungkap Pramono.

Ia memastikan perubahan skema pendanaan tidak mengubah target pembangunan yang telah direncanakan. "Tapi intinya bahwa yang paling penting pembangunan di Jakarta tidak akan mengalami perubahan," ucapnya.

DPRD DKI Dukung Langkah Pramono Anung

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah menyatakan pihaknya mendukung langkah Pemprov DKI dalam mencari opsi pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga keberlanjutan program.

"Prinsipnya DPRD DKI terus mendukung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, baik itu dari kita mengikuti juga pemerintah pusat, baik itu dari SMI, DBH, dan sebagainya," jelas dia.

Menurut Ima, agenda pembangunan tidak boleh berhenti hanya karena penyesuaian skema pembiayaan. "Karena jangan sampai apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, aspirasi masyarakat, dan pembangunan Jakarta khususnya terhenti karena satu dan lain hal," tandas Ima.