Usai Libur, Demo Siswa Prancis Picu Blokade Sekolah

Aksi Demo Siswa Prancis berlanjut usai libur musim gugur. Sejumlah pelajar memblokade akses ke sekolah menengah pada Senin, berupaya menghidupkan kembali gelombang protes meski pemerintah telah mengumumkan sejumlah konsesi selama masa liburan. Mengutip Euronews, Selasa (3/11/2026), langkah blokade terjadi di berbagai wilayah.

Kementerian Pendidikan Prancis menyebut sekitar 1 persen dari total 3.700 sekolah menengah atas (lycès) untuk siswa berusia 15 hingga 18 tahun mengalami blokade.

Aksi terbaru ini menyusul demonstrasi pada Sabtu yang diikuti ratusan ribu orang, termasuk para pelajar, di banyak kota. Unjuk rasa tersebut menjadi gelombang ketiga secara berturut-turut dalam tiga pekan.

Gerakan yang awalnya dipicu persoalan biaya hidup itu bermula ketika para siswa sekolah menengah menggelar demonstrasi nasional pada September. Mereka memprotes kondisi pembelajaran dan ketimpangan.

Pemerintah sebelumnya telah mengumumkan serangkaian langkah untuk merespons tuntutan pelajar, mulai dari perubahan proses penerimaan mahasiswa di universitas, penambahan jumlah guru, hingga pembatasan jumlah siswa per kelas.

Namun sebagian siswa menilai kebijakan tersebut belum cukup. Di Marseille, Prancis selatan, tumpukan tempat sampah ditempatkan di depan pintu masuk salah satu sekolah menengah pada Senin pagi sebagai bentuk blokade.

Menteri Pendidikan Édouard Geffray meminta para siswa kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar agar tidak gagal dalam ujian. Berbicara kepada France Inter, ia memperingatkan dampak absensi berminggu-minggu terhadap persiapan ujian.

"Saya memiliki siswa yang akan mengikuti ujian baccalaureate pada akhir tahun ini, dan beberapa ratus ribu di antaranya tidak mengikuti kelas selama empat atau lima pekan," kata Édouard Geffray.

Presiden Emmanuel Macron juga menyerukan agar kegiatan belajar mengajar kembali berlangsung kondusif. "Kaum muda telah didengar," kata Macron.

Di sisi lain, ruang gerak pemerintah untuk memenuhi tuntutan tambahan melalui peningkatan belanja negara dinilai terbatas. Ekonomi Prancis, yang terbesar kedua di Uni Eropa, berada di ambang resesi, sementara pemerintah juga menghadapi tekanan untuk mengendalikan utang negara.