Puan Maharani Tegaskan Demokrasi Tak Berhenti di Bilik Suara

Puan Maharani menegaskan bahwa kekuasaan negara harus sah berasal dari rakyat saat menyampaikan pidato kebangsaan di Habibie Democracy Forum (HDF) 2026. Ia mengingatkan, demokrasi tidak cukup berhenti pada hak untuk memilih dan dipilih, melainkan harus memastikan rakyat menikmati hasil pembangunan.

Ketua DPR RI itu hadir dalam HDF 2026 bertema "Tantangan Kepemimpinan bagi Masa Depan Demokrasi Indonesia" di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa (3/11/2026). Forum ini diselenggarakan The Habibie Center, lembaga independen yang didirikan Presiden ke-3 RI, Prof. B.J. Habibie, bersama keluarga.

Mengawali pidatonya, Puan menyampaikan penghormatan atas terselenggaranya forum tersebut. "Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam forum yang penting dan strategis ini," kata Puan mengawali pidato kebangsaannya.

Puan mengenang awal berdirinya The Habibie Center pada 1999, yang hadir seiring langkah awal Reformasi.

"Saat itu, Indonesia baru saja mengambil langkah-langkah awal dalam perjalanan reformasinya. Indonesia memasuki babak baru perjalanan sejarahnya, dengan membawa harapan besar untuk membangun kehidupan demokrasi yang lebih bermartabat; menempatkan kembali kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," papar Puan.

Ia juga menyinggung perjalanan panjang gagasan kedaulatan rakyat di berbagai bangsa.

"Melainkan hasil pergulatan panjang pemikiran, perjuangan, dan pengalaman berbagai bangsa," lanjut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.

Puan menerangkan, sejak peradaban Yunani Kuno hingga lahirnya negara demokrasi modern, selalu ada dialektika tentang siapa berhak memegang kekuasaan, sumber legitimasi, cara menjalankan kekuasaan, dan untuk kepentingan siapa kekuasaan digunakan.

Menurutnya, dialektika itu mempertemukan pandangan mengenai kekuasaan terpusat dan dibatasi, kehendak mayoritas dan perlindungan hak warga, hingga kebebasan individu dan tanggung jawab sosial.

Merangkum pelajaran dari pergulatan tersebut, Puan menekankan prinsip legitimasi dan akuntabilitas.

"Dari pergulatan itulah berkembang kesadaran bahwa kekuasaan negara harus memperoleh legitimasi dari rakyat, dijalankan dengan pertanggungjawaban kepada rakyat, dan diabdikan bagi kepentingan rakyat," tegas Puan.

Ia mengingatkan pengakuan kedaulatan rakyat tidak otomatis menghadirkan kehidupan yang demokratis dan berkeadilan.

"Demokrasi dapat memberikan persamaan hak politik, akan tetapi ketimpangan ekonomi, sosial dan informasi tetap membatasi kemampuan sebagian rakyat untuk menggunakan hak-haknya secara bermakna," ungkap Puan.

Puan menilai tantangan terbesar demokrasi bukan hanya memastikan kekuasaan bersumber dari rakyat, melainkan membuahkan kesejahteraan.

"Tetapi (demokrasi) juga memastikan bahwa rakyat memiliki kedaulatan dalam menentukan arah kehidupan dan menikmati hasil pembangunan untuk kehidupannya," sebut mantan Menko PMK itu.

Berbicara tentang kepemimpinan, Puan menyebut tiap zaman melahirkan gagasan, gerakan, dan figur yang menjawab tantangan. Ia mencontohkan peran Soekarno.

"Sebagai contoh bagi kita semua, Soekarno menghadirkan kepemimpinan yang mengubah arah sejarah bangsa Indonesia, membangun tatanan masyarakat baru yang merdeka, mempersatukan bangsa Indonesia, dan menggerakkan perubahan yang sebelumnya dianggap mustahil, yaitu membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia," jelas Puan.

Selain Soekarno, Puan menyoroti tokoh-tokoh nasional lain yang menentukan arah pembangunan Indonesia.

"Salah satunya adalah Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie, Presiden ke-3 Republik Indonesia, pendiri The Habibie Center yang telah membuka jalan bagi keberlanjutan demokratisasi dan reformasi politik di Indonesia," tutur Puan.

Ia menyebut ukuran kepemimpinan bernilai bukan pada lamanya menjabat, melainkan besarnya perubahan dan pengaruh yang ditinggalkan bagi generasi berikutnya. Puan lalu mengajak publik meneguhkan arah demokrasi Indonesia yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.

"Di forum yang strategis ini, izinkan saya mengajak kita semua kembali memperkuat gagasan yang sebenarnya sudah menjadi tekad bangsa Indonesia sejak awal penyusunan kemerdekaan, yaitu demokrasi yang kita inginkan adalah demokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial," ucapnya.

Puan menegaskan demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur elektoral.

"Hakikat demokrasi adalah mewujudkan aspirasi yang terkandung dalam suara rakyat: kehidupan yang lebih baik, lebih adil, dan lebih sejahtera," terang Puan.

Ia kemudian menekankan keterpaduan antara dimensi politik dan ekonomi dalam berdemokrasi.

"Karena itu, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan demokrasi politik berjalan seiring dengan demokrasi ekonomi, sehingga kedaulatan rakyat benar-benar bermuara pada keadilan sosial dan kesejahteraan seluruh rakyat," sambungnya.

HDF, Ruang Dialog Inklusif dan Apresiasi untuk Puan Maharani

The Habibie Center (THC) didirikan oleh Prof. B.J. Habibie bersama keluarga pada 10 November 1999. Lembaga ini berfokus pada terwujudnya masyarakat Indonesia yang modern dan demokratis, baik secara kultural maupun struktural, berlandaskan nilai moral serta integritas budaya dan agama.

Habibie Democracy Forum (HDF) merupakan program unggulan THC yang menjadi ruang dialog inklusif untuk mempromosikan, merawat, dan memperkuat nilai-nilai demokrasi di Indonesia.

Forum ini melibatkan partai politik, lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, praktisi, akademisi, media, pengusaha, serta kelompok pemuda dan perempuan sebagai wadah advokasi kolektif penguatan ekosistem demokrasi.

Saat menyampaikan sambutan, Ketua Dewan Pembina The Habibie Center Ilham Akbar Habibie menyoroti kiprah Puan dan keluarga Soekarno dalam demokrasi Indonesia.

"Mbak Puan dan keluarganya sebagai guarantor, penjaga demokrasi kita. Karena itulah kami menghadirkan beliau untuk mendengarkan pandangan-pandangannya," ungkap Ilham Habibie.

Kehadiran Puan disambut Ilham Akbar Habibie, Ketua Dewan Pengurus The Habibie Center Dewi Fortuna Anwar, Direktur Eksekutif The Habibie Center Nadia Habibie, serta jajaran THC lainnya. Puan hadir didampingi Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris dan Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Dony Maryadi Oekon.

HDF 2026 juga dihadiri sejumlah tokoh dalam dan luar negeri, antara lain Menteri Besar Selangor Dato’ Seri Amirudin bin Shari, Head of the Indonesia and East Timor Office Konrad-Adenauer-Stiftung Jan Senkyr, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 1993–1998 Wardiman Djojonegoro, Gubernur Lemhannas RI TB Ace Hasan Syadzily, serta Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. Dalam acara tersebut, Puan tampak duduk satu meja bersama Ilham Habibie, Dewi Fortuna Anwar, Wardiman Djojonegoro, Jan Senkyr, dan Nadia Habibie.

HDF 2026 menghadirkan pembicara dan panelis lintas sektor, mulai dari unsur pemerintah, swasta, kalangan internasional, kelompok perempuan, hingga jurnalis. Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra serta Country Director Meta Indonesia Pieter Lydian.