Sambut Mandatori B50, GAPKI & BPDP Genjot Peremajaan Sawit

Di tengah persiapan menyambut kebijakan mandatori B50 yang meluncur sejak 1 Juli 2026, sektor kelapa sawit nasional dihadapkan pada tantangan besar. Keberlanjutan industri ini tak lagi sekadar soal volume produksi, melainkan penguatan tata kelola dari hulu hingga hilir secara berkelanjutan. 

Guna merumuskan langkah konkret, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumatera Utara bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menggelar Indonesian Palm Oil Stakeholders Forum (IPOS Forum) 2026 di Medan, Sumatera Utara, pada 29–30 Oktober 2026.

Ketua GAPKI Sumut, Timbas Prasad Ginting, menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan industri sawit mengingat dampaknya yang masif terhadap perekonomian rakyat dan nasional. Forum tahunan yang dihadiri lebih dari 500 peserta dari kalangan petani, pengusaha, akademisi, hingga regulator ini terbagi dalam enam sesi fokus, mulai dari percepatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), tata kelola, produktivitas, ekspor satu pintu, hingga inovasi industri.

"Harapan keberlanjutan industri sawit haruslah dijaga karena berdampak besar bagi kepentingan ekonomi rakyat dan nasional. Selain itu, peran pemerintah sangatlah penting dalam membantu menyelesaikan berbagai persoalan demi keberlangsungannya industri sawit yang berdaya saing di Indonesia,” ujar Timbas saat membuka acara, dikutip Selasa (3/11).

Timbas menambahkan, seluruh hasil diskusi forum dirangkum menjadi rekomendasi resmi yang diserahkan kepada pemerintah sebagai masukan kebijakan.

Pondasi utama transformasi ini dinilai terletak pada keberhasilan program PSR. Plt. Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI, Heru Tri Widarto, menegaskan bahwa PSR bukan sekadar aksi mengganti pohon tua.

"PSR merupakan kesempatan untuk membangun kembali pondasi perkebunan rakyat agar lebih produktif, efisien, dan berkelanjutan," kata Heru. Ia menambahkan bahwa prinsip keberlanjutan tak boleh ditawar, bukan cuma demi memenuhi standar perdagangan internasional, melainkan untuk daya saing jangka panjang.

Program PSR Nasional

Berdasarkan data BPDP periode 2016 hingga 30 September 2026, capaian program PSR secara nasional telah menjangkau 438.217 hektar untuk 196.846 pekebun dengan kucuran dana bantuan mencapai Rp12,48 triliun. Khusus di Sumatera Utara, realisasi PSR dari tahun 2022 hingga triwulan III 2026 mencatatkan area seluas 19.902,13 hektar bagi 9.048 pekebun, dengan total dana tersalurkan Rp553,76 miliar. 

Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Normansyah Hidayat Syahruddin, memaparkan bahwa keberhasilan PSR lahir dari kolaborasi erat antara pemerintah pusat, daerah, koperasi, serta pihak swasta.

"Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) ini menjadi program strategis pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan perkebunan kelapa sawit rakyat, sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekebun serta keberlanjutan industri sawit nasional," ungkap Normansyah.

Dukungan serupa disampaikan Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara, Alfi Syahriza. Menurutnya, percepatan PSR memerlukan ekosistem yang utuh.

"Percepatan PSR butuh dukungan menyeluruh, termasuk penyederhanaan prosedur, pendampingan petani, akses pembiayaan, dan penyediaan bibit unggul," urai Alfi.

Rekomendasi Konkret

Heru Tri Widarto pun menantikan rekomendasi konkret dari forum ini. “Harapan kami IPOS Forum menjadi ajang untuk memperluas ruang kolaborasi nyata demi masa depan sawit Indonesia. Kami tunggu rekomendasi dari IPOS Forum ini,” tegas Heru. 

IPOS Forum 2026 akhirnya menghasilkan enam poin rekomendasi utama untuk pemerintah: 

1. Mengakhiri ketidakpastian hukum dan menyelesaikan tumpang tindih kawasan hutan/pertanahan.
2. Mengukur keberhasilan PSR dari hasil nyata di lapangan, bukan sekadar nilai penyaluran dana.
3. Memastikan penertiban lahan tidak memicu ketidakpastian baru.
4. Memberikan kepastian hukum melalui penerapan regulasi yang konsisten.
5. Memastikan kebijakan ekspor satu pintu memperlancar perdagangan tanpa menambah beban industri.
6. Menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas tertinggi transformasi sawit nasional.