KEIN sebut pemerintah bisa andalkan BPR jadi tulang punggung pembangunan desa
Merdeka.com - Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta mengungkapkan, bank perkreditan rakyat (BPR) dapat menjadi tulang punggung pembangunan desa. Wilayah operasional dan keberadaannya hingga ke desa-desa sangat strategis untuk mendukung pengembangan wilayah pinggiran.
Saat ini, kata Arif, jumlah BPR seluruh Indonesia mencapai 1.633 unit, ditambah lagi dengan BPR yang beroperasi dengan sistem syariah ada 166 unit. Sedangkan jumlah bank umum hanya 116 unit.
"Ini peluang besar yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah karena daya jangkau BPR yang sampai pelosok," ujarnya dalam acara yang digelar oleh Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) yang dikutip merdeka.com, Selasa (24/10).
Posisi strategis BPR ini, katanya, dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, misalnya terkait dengan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). BPR dapat menjadi saluran, bekerja sama dengan bank penyalur yang telah ditetapkan. Dengan cara seperti itu, kualitas penyaluran akan lebih tepat kepada penerima yang berhak lantaran posisi BPR yang lebih dekat dengan nasabah kecil.
Selain itu, BPR juga akan sangat berperan dalam pengembangan usaha kecil sebelum naik kelas. Dengan bantuan BPR sebagai mata-rantai penyaluran modal, dapat menjadi langkah awal usaha kecil menjadi layak perbankan.
Untuk itu, dia menyarankan agar BPR didukung oleh teknologi keuangan, sehingga kinerja operasionalnya dapat lebih efisien. Selain itu, dalam posisi sebagai saluran dari bank umum maupun program pemerintah lainnya, lebih mudah terkontrol.
"Untuk pengembangan fintech ini, mengingat biayanya yang mahal, Perbarindo sebagai organisasi dalam menginisiasi," tegas Arif.
Pentingnya mendorong kualitas peran dan pertumbuhan BPR ini, Arif menyampaikan bahwa hasil kajian KEIN menyebutkan setiap satu persen pertumbuhan kredit BPR berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 0,01 persen. Sebaliknya, kredit BPR berpeluang tumbuh 1,2 persen dari setiap pertumbuhan ekonomi daerah sebesar satu persen.
Dukungan pemerintah tersebut bukan hanya melibatkan BPR dalam program-program pemerintah, tetapi juga dukungan regulasi. Dia menegaskan, jangan sampai BPR yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan modal dibiarkan head-to-head dengan lembaga keuangan besar yang aksesnya dibuka selebar-lebarnya di wilayah operasi BPR.
Sejatinya, lanjut Arif, lembaga keuangan besar seperti bank umum dapat menjadikan BPR sebagai mitra. "Dalam konteks ini, peran otoritas jasa keuangan (OJK) menjadi sangat penting," katanya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Gubernur BI: Kredit Perbankan Tumbuh 9,7 Persen Pada November 2023
Peningkatan kredit atau pembiayaan didorong oleh peningkatan permintaan kredit sejalan dengan tetap terjaganya kinerja korporasi.
Baca SelengkapnyaKetua LPS: Tak Hanya Dua, Ada Bank BPR Lain Bakal Bangkrut di 2024
Ketua LPS menjamin peristiwa itu tidak sampai menimbulkan gejolak dalam sektor perekonomian nasional.
Baca SelengkapnyaSektor Properti Pulih dari Pandemi, KPR Bank BTN Tumbuh 12,66 Persen
Alhasil, pemulihan ekonomi telah menunjukkan perbaikan yang signifikan ke arah yang lebih baik
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Keuangan Masyarakat Sudah Pulih, Kadin Proyeksi Perputaran Uang Selama Lebaran Tembus Rp157,3 Triliun
Dengan perputaran yang cukup besar tersebut, dipastikan ekonomi daerah akan produktif mendorong meningkatnya konsumsi rumah tangga.
Baca SelengkapnyaBukti Tak Ada Lapangan Kerja di Indonesia: Pengusaha Kecil-kecilan Menjamur, dari 100 Rumah Saja Ada 25 Warung
Bank Dunia yang menyebut Indonesia harus bisa menyediakan lapangan kerja berkualitas agar bisa menjadi negara berpendapatan tinggi.
Baca Selengkapnya7 Bank BPR Bangkrut Setiap Tahun, OJK Akhirnya Keluarkan Kebijakan Begini
OJK melarang individu atau perseorangan untuk memiliki lebih dari satu BPR. Aturan ini bagian dari tata kelola bisnis BPR.
Baca SelengkapnyaBank BPD Bali Ungkap Kesiapan Penyelenggaraan Pungutan Wisatawan Asing
BPD Bali memiliki peran strategis karena ditunjuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali sebagai bank persepsi.
Baca SelengkapnyaPemerintah Klaim Reformasi Birokrasi 2023 Berhasil, Buktikan dengan Turunnya Angka Kemiskinan
Melalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.
Baca SelengkapnyaJika Rumah Masih KPR dan Terdampak Badai Tornado, Lakukan Hal Ini Segera
Bank memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa properti yang mereka biayai dengan KPR terlindungi dengan baik melalui asuransi harta benda.
Baca Selengkapnya