Merdeka.com - Presiden Joko Widodo sudah tidak sabar menandatangani Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law. Beberapa perbaikan diharapkan bisa segera selesai secepatnya.

"Omnibus perpajakan sudah saya tandatangani, yang omnibus cipta lapangan pekerjaan masih perlu penyempurnaan, surpresnya (surat presiden) belum saya tandatangani," kata Jokowi di sela kunjungannya ke Kota Cimahi, Rabu (29/1).

Meski demikian, Jokowi belum mengungkap kapan waktu penyerahan draft tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk diproses menjadi undang-undang. "Secepatnya, begitu sampai di meja saya, saya tandatangani," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan Presiden Joko Widodo akan menggelar rapat terbatas (ratas) terakhir terkait RUU Cipta Lapangan Kerja.

Pada ratas Selasa 28 Januari kemarin semua sudah memberikan paraf terhadap draft RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Hanya saja, kata Luhut, Jokowi ingin memastikan semua aspirasi dari berbagai pihak masuk ke dalam draft RUU.

"Nanti itu final rapat," kata Luhut di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Jakarta.

Aspirasi Buruh

Dalam pandangannya, sudah tidak perlu lagi ada pembahasan di draft RUU Omnibus Law. Hanya saja, masih ada pembahasan aspirasi dari buruh perlu didengar dan diperhatikan.

Padahal menurutnya, sudah tidak ada lagi yang perlu dipermasalahkan dari sudut pandang buruh. Dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja kata Luhut buruh sama sekali tidak dirugikan. "Saya lihat dan baca lagi buruh itu sangat tidak dirugikan. Sama sekali tidak dirugikan," kata Luhut menegaskan.