Usai Kebakaran KMP Batumandi, BKI Kaji Dokumen Teknis Kapal

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI menelaah dokumen dan rekam jejak teknis KMP Batumandi menyusul kebakaran di perairan Selat Sunda, dekat Pulau Merak Besar, Cilegon, Banten, Selasa (20/10/2026). Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan informasi teknis yang akurat bagi para pemangku kepentingan.

Penelaahan mencakup status klasifikasi, riwayat survei, serta sertifikasi kapal yang berada dalam lingkup kewenangan BKI. Data dan dokumentasi tersebut disiapkan sebagai bahan pendukung bagi pihak terkait.

Direktur Operasi Bidang Klasifikasi PT BKI (Persero), Arief Budi Permana, menyampaikan keprihatinan atas insiden tersebut dan berharap seluruh penumpang, awak kapal, dan pihak lain yang terdampak mendapatkan penanganan yang diperlukan. Ia menekankan pentingnya penelaahan dokumen agar informasi yang disampaikan berbasis data dan bukti yang memadai.

"Sehubungan dengan insiden tersebut, BKI melakukan penelaahan terhadap dokumen dan rekam jejak teknis kapal yang relevan, termasuk status klasifikasi, riwayat survei, serta sertifikasi yang berada dalam lingkup kewenangan BKI. Langkah ini dilakukan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan para pemangku kepentingan atas data dan dokumen teknis yang dibutuhkan," ujar Arief Budi Permana.

Sebagai badan usaha yang menjalankan kegiatan klasifikasi kapal serta survei dan sertifikasi sesuai penugasan dan kewenangan yang berlaku, BKI menyatakan komitmen mendukung penerapan standar keselamatan melalui pemeriksaan teknis, survei, dan verifikasi berdasarkan persyaratan yang relevan.

Adapun penelaahan dokumen teknis tidak serta-merta menentukan penyebab kebakaran. Penetapan penyebab insiden memerlukan pemeriksaan dan investigasi oleh pihak berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

Komitmen BKI pada Standar Keselamatan Pelayaran

Arief menambahkan, pelaksanaan tugas BKI merupakan bagian dari upaya mendukung penerapan standar keselamatan kapal sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam menjalankan perannya, BKI melaksanakan kegiatan klasifikasi, survei, dan sertifikasi berdasarkan penugasan serta kewenangan yang dimiliki. Upaya tersebut mendukung pemenuhan persyaratan teknis kapal di ekosistem pelayaran Indonesia.

Insiden kebakaran KMP Batumandi menjadi pengingat bagi para pemangku kepentingan untuk terus mengedepankan aspek keselamatan pelayaran. Penerapan standar teknis perlu ditopang pemeriksaan sesuai kewenangan, dokumentasi yang akurat, dan koordinasi antarpihak.

BKI menegaskan akan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dengan mengedepankan keselamatan pelayaran. Perusahaan juga berkomitmen menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan melalui penerapan standar dan ketentuan yang berlaku.

BKI Ajak Kolaborasi di Ekosistem Maritim

Selain melakukan penelaahan teknis, BKI menekankan pentingnya kolaborasi berbagai pihak untuk menjaga keselamatan pelayaran. Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan pemerintah, pemilik dan operator kapal, serta seluruh elemen dalam industri maritim Indonesia.

Menurut Arief, keselamatan pelayaran membutuhkan kerja sama yang berkelanjutan. Setiap pemangku kepentingan memiliki peran sesuai tugas dan tanggung jawabnya dalam mendukung operasional kapal yang aman dan andal.

"Bersama dengan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, pemilik dan operator kapal, serta seluruh lingkungan maritim Indonesia, BKI akan terus berkolaborasi dalam menjaga standar keselamatan dan mendorong terciptanya ekosistem maritim yang aman, andal, dan berkelanjutan," ungkapnya.

BKI menegaskan komitmennya untuk menjalankan tugas secara profesional dan mendukung penerapan ketentuan keselamatan kapal. Melalui koordinasi dan pemenuhan standar yang relevan, berbagai pihak diharapkan dapat memperkuat keselamatan pelayaran serta membangun ekosistem maritim Indonesia yang lebih andal dan berkelanjutan.