Dua Menteri Prabowo Beda Suara soal Insentif Industri Otomotif 2026

Pemerintah sedang merancang skema insentif untuk kendaraan listrik (electric vehicle/EV), termasuk motor dan mobil.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita terus berusaha memastikan bahwa industri otomotif tetap menerima insentif pada tahun mendatang.

Kemenko Perekonomian menyatakan belum ada usulan resmi terkait insentif otomotif 2026 dari K/L pembina sektor. Pemerintah kini fokus penguatan rantai nilai lokal dan TKDN.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan pentingnya insentif otomotif untuk memperkuat ekosistem industri dari hulu ke hilir, sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah penurunan penjualan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan insentif bagi industri otomotif pada tahun 2026.

Menurut Agus, dukungan fiskal maupun non-fiskal untuk sektor otomotif bukan lagi opsi, melainkan keharusan.

Agus mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan pembahasan secara rinci dengan PT Pindad yang mencakup jenis kendaraan yang akan diproduksi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Hyundai Motor siap berpartisipasi dalam pengembangan Mobil Nasional Listrik Indonesia. Bagaimana skema kerja samanya?

Tinggal tersisa kurang dari tiga bulan sebelum berganti tahun ke 2026, nasib motor listrik bersubsidi masih belum jelas.

Jepang merupakan rumah bagi produsen kendaraan kelas dunia. Tapi industri otomotif Indonesia berhasil mengalahkan Jepang.

Partisipasi Indonesia di World Economic Forum (WEF) 2026 menjadi momentum strategis untuk memperkuat posisi industri nasional dalam rantai pasok global melalui fokus pada Investasi Industri berkualitas.

Menteri Perindustrian memastikan Aturan Baru TKDN melalui Permenperin 35/2025 permudah industri domestik dan ciptakan iklim usaha menguntungkan. Apa saja kemudahan yang ditawarkan?

Menperin memperkirakan banjir di Sumatera dan Aceh menahan nilai tambah manufaktur nasional hingga Rp15 triliun akibat gangguan logistik dan rantai pasok.

Program industri halal ini bukan semata-mata masalah ekonomi. Namun juga perang dagang antara Indonesia dengan negara kompetitor lain, semisal Malaysia.

Kepastian itu didapat Menperin setelah ia menerima surat dari Badan Pengawas Teknologi Nuklir (Bapeten).

Keputusan akhir akan berada di bawah komando Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan Indonesia berpeluang besar menjadi pusat industri halal global, didukung potensi pasar dan manufaktur yang melimpah. Simak peluangnya!

"Ekonomi sirkular menjadi pilar penting dalam mewujudkan transformasi industri hijau."