Diminta Sri Mulyani Genjot PMI Manufaktur, Bank Indonesia Ambil Kebijakan Begini
Salah satunya dengan melakukan sinergi lintas kementerian/lembaga, termasuk dengan Bank Indonesia (BI) untuk insentif likuiditas.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati akan mengambil langkah korektif untuk mendongkrak Purchasing Manager's Index, atau PMI Manufaktur Indonesia yang terkontraksi ke level 49,3 per Juli 2024.
Salah satunya dengan melakukan sinergi lintas kementerian/lembaga, termasuk dengan Bank Indonesia (BI) untuk insentif likuiditas.
- Jokowi Sengaja Pangkas Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2025, Sri Mulyani Bilang Begini
- Skor PMI Manufaktur Indonesia Anjlok, Menkeu Sri Mulyani Bilang Begini
- Bank Indonesia Siap Bersinergi dengan Prabowo Cetak Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
- Sri Mulyani: Pelemahan Nilai Tukar Rupiah Masih Lebih Baik Dibanding Ringgit
Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono mengatakan, dari sisi kebijakan makroprudensial, pihak bank sentral telah melakukan langkah akomodatif.
Dalam kebijakan ini, BI telah menerapkan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM), melalui pengurangan giro bank di Bank Indonesia dalam rangka pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) yang wajib dipenuhi secara rata-rata.
"Sebetulnya di kebijakan itu kita menurunkan GWM, Giro Wajib Minimum. Tapi, bank-bank yang bisa memperoleh kemudahan atau pengurangan GWM adalah bank-bank yang menyalurkan kredit," ujar Erwin saat ditemui di sela acara Festival Ekonomi Keuangan Digital (Fekdi) dan Karya Kreatif Indonesia (KKI) di JCC Senayan, Jakarta, Sabtu (3/8).
Erwin menambahkan, BI juga menyeleksi bank mana saja yang bisa mendapatkan insentif tersebut.
"Ya enggak fair-lah kalau bank yang malas-malasan misalnya dikasih insentif, enggak lah. Kita mau kasih intensif untuk bank-bank yang kerja," tegasnya.
"Mungkin itu yang dimaksud oleh bu Menteri (Sri Mulyani) kemarin, bahwa memang ada insentif-insentif yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini Departemen Keuangan, tapi juga ada insentif-insentif yang dilakukan oleh Bank Indonesia," imbuhnya.
Meskipun di sisi lain, Erwin mengamini bahwa BI belum bisa memberikan kebijakan moneter yang akomodatif. Putusan ini terpaksa dilakukan lantaran masih digantung oleh kepastian penurunan suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat, The Fed.
*Walaupun kebijakan moneternya itu masih belum akomodatif, tapi makroprudensialnya masih akomodatif. Makanya sekarang terlihat kredit kita naik," kata Erwin.
- UGM Usulkan Dieng Jadi Taman Bumi Nasional, Begini Fakta di Baliknya
- Hasyim Ungkap 4 Alumni SMA Taruna Nusantara Jadi Menteri, AHY: Saya Tidak Mau Berandai-andai
- Kisah Istana Megah Daendels yang Tak Sempat Ditempatinya, Kini Jadi Bangunan Penting di Kemenkeu
- Ini Strategi Andika Perkasa Memenangkan Pilgub Jateng
- Ada Laga Timnas Indonesia Vs Australia, Transjakarta Bakal Perpanjang Jam Operasional Besok
-
Maulandy Rizky Bayu Kencana
Berita Terpopuler
-
Jokowi Minta RSUD dr Zainoel Abidin di Aceh Diperluas
merdeka.com 09 Sep 2024 -
Seorang Mahasiswa Nekat Terobos Penjagaan Demi Bisa Foto Bareng Presiden, Bikin Kesal Paspampres Langsung Kena Tinju
merdeka.com 09 Sep 2024 -
VIDEO: Mahfud Setelah Putusan MK soal Pilkada 2024 "Jokowi Jalannya Sudah Ditutup!"
merdeka.com 09 Sep 2024 -
Jokowi Resmikan 4 Seksi Jalan Tol Sigli-Banda Aceh, Telan Biaya Rp13,5 Triliun
merdeka.com 09 Sep 2024 -
Jokowi Minta Venue PON di Aceh Dirawat Setelah Habiskan Rp811 Miliar untuk Renovasi
merdeka.com 09 Sep 2024
