BNI dan Pemprov Malut Wujudkan Perumahan Nelayan Maluku Utara, Akhiri Derita Warga Sidangoli Dehe
Inisiatif kolaboratif BNI dan Pemprov Maluku Utara hadirkan solusi perumahan permanen bagi nelayan di Sidangoli Dehe, menandai langkah awal mewujudkan Perumahan Nelayan Maluku Utara yang lebih layak.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, bersama Bank Negara Indonesia (BNI) mengambil langkah konkret untuk mengakhiri derita puluhan tahun nelayan di Desa Sidangoli Dehe. Inisiatif ini bertujuan menyediakan perumahan permanen yang layak bagi mereka yang selama ini hidup di atas laut, memberikan harapan baru bagi komunitas maritim.
Melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) BNI, proyek pembangunan rumah ini akan segera dimulai di Sidangoli Dehe, menyusul alokasi lahan yang telah disetujui. Upaya kolaboratif ini menjadi jawaban atas kebutuhan mendesak akan hunian yang stabil dan aman, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir.
Langkah strategis ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan sosial secara menyeluruh di wilayah tersebut. Pemprov Maluku Utara berkomitmen memastikan setiap keluarga nelayan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, lebih bermartabat, dan memiliki akses terhadap fasilitas dasar yang memadai.
Kolaborasi Strategis Wujudkan Perumahan Nelayan Maluku Utara
Komitmen kuat dari Gubernur Sherly Tjoanda dan BNI telah membuahkan hasil nyata dalam program Perumahan Nelayan Maluku Utara yang sangat dinantikan. Proyek percontohan ini secara spesifik akan membangun rumah untuk 36 keluarga di Desa Sidangoli Dehe. Lahan seluas dua hektare telah dialokasikan dan status hukumnya dinyatakan bersih (clean and clear) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), memastikan tidak ada hambatan legal di awal pembangunan.
Gubernur Sherly menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BNI atas dedikasi dan komitmen mereka dalam menjalankan program CSR yang berdampak besar ini. Ia juga menekankan pentingnya semangat kolaborasi dari semua pihak terkait, termasuk BPN dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinas Perkim), untuk mempercepat pelaksanaan proyek vital ini. Kejelasan status lahan menjadi kunci utama untuk kelancaran dan keberlanjutan pembangunan Perumahan Nelayan Maluku Utara.
Tahap konstruksi untuk pembangunan rumah di Sidangoli Dehe diperkirakan memakan waktu sekitar tiga bulan, dengan dukungan penuh dari pihak TNI. Kerja sama erat antara kepala desa, Dinas Perkim, BPN, dan TNI akan memastikan proyek berjalan lancar dan sesuai target. Inisiatif ini diharapkan menjadi model sukses bagi pengembangan perumahan serupa di wilayah pesisir lainnya di Maluku Utara.
Tantangan Legalitas Lahan dan Perluasan Program Kesejahteraan Sosial
Meskipun proyek di Sidangoli Dehe berjalan lancar, Desa Domato yang berdekatan menghadapi tantangan signifikan terkait legalitas lahan. Desa Domato dengan besar hati telah mengikhlaskan lahan dua hektare miliknya untuk kepentingan pembangunan perumahan bagi warga Sidangoli Dehe. Namun, ironisnya, pembangunan perumahan di Domato sendiri tertunda karena masalah status hukum tanah yang belum terselesaikan.
Gubernur Maluku Utara mendesak pihak BPN Halmahera Barat untuk segera memperjelas status lahan perumahan di Desa Domato. Percepatan penyelesaian masalah ini sangat krusial agar pembangunan dapat segera dimulai dengan dukungan dana CSR dari sumber lain. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan semua warga mendapatkan hak atas hunian yang layak tanpa terkecuali.
Secara paralel, selain fokus pada Perumahan Nelayan Maluku Utara, upaya juga dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial secara lebih luas. Pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSN) menjadi prioritas utama. Badan Pusat Statistik (BPS) dan dinas sosial akan melakukan survei dari rumah ke rumah menggunakan aplikasi FASIH.
Langkah ini bertujuan untuk memperbarui data DTSN secara akurat, memastikan bahwa bantuan sosial dan program kesejahteraan benar-benar mencapai mereka yang membutuhkan. BNI juga diharapkan dapat berpartisipasi dalam program yang lebih luas untuk menyalurkan kredit bagi 3.000 rumah subsidi tahun ini, mendukung visi pembangunan komunitas yang berkelanjutan. Dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak diharapkan terus mengalir demi keberhasilan inisiatif pembangunan komunitas ini.
Sumber: AntaraNews