Menko PMK Pratikno Resmikan Pembangunan Huntara bagi Korban Bencana di Sumbar, Wujud Komitmen Negara

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno melakukan peletakan batu pertama **pembangunan huntara Sumbar** untuk korban bencana hidrometeorologi, menandai komitmen pemerintah memastikan pemulihan dan kehidupan yang.

Redaksi Merdeka
Oleh Redaksi Merdeka - Reporter
Menko PMK Pratikno Resmikan Pembangunan Huntara bagi Korban Bencana di Sumbar, Wujud Komitmen Negara
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno melakukan peletakan batu pertama **pembangunan huntara Sumbar** untuk korban bencana hidrometeorologi, menandai komitmen pemerintah memastikan pemulihan dan kehidupan yang. (AntaraNews)

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno secara resmi memulai pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Acara peletakan batu pertama atau ground breaking ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 13 Desember, menandai dimulainya upaya pemulihan signifikan.

Inisiatif ini merupakan respons cepat pemerintah pusat terhadap kebutuhan mendesak para korban bencana yang kehilangan tempat tinggal. Pembangunan huntara ini diharapkan dapat memberikan tempat tinggal yang aman dan layak, sekaligus menjadi simbol kehadiran negara di tengah kesulitan.

Sebanyak 200 unit huntara direncanakan akan dibangun di Nagari Pasia Laweh, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Lokasi pembangunan seluas 1,74 Hektare ini merupakan aset milik PT PLN Persero, dengan pembiayaan yang sepenuhnya ditanggung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Detail dan Lokasi Pembangunan Huntara

Proses **pembangunan huntara Sumbar** ini akan berpusat di Nagari Pasia Laweh, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Lokasi strategis ini dipilih untuk memudahkan akses dan distribusi bantuan kepada para korban bencana hidrometeorologi. Total 200 unit hunian sementara akan didirikan di atas lahan yang telah disiapkan.

Lahan seluas 1,74 Hektare yang digunakan untuk proyek ini adalah milik PT PLN Persero, menunjukkan sinergi antarlembaga negara dalam penanganan bencana. Pembiayaan seluruh proyek **pembangunan huntara Sumbar** ini sepenuhnya berasal dari anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ini memastikan kelancaran dan kecepatan proses konstruksi.

Menko PMK Pratikno menekankan bahwa hunian sementara ini lebih dari sekadar struktur fisik. Ia menyatakan, "Hunian sementara ini bukan sekadar bangunan fisik, tetapi wujud kehadiran negara untuk memastikan masyarakat bisa kembali hidup dengan aman dan tenang." Pernyataan ini menegaskan fokus pemerintah pada kesejahteraan jangka panjang korban bencana.

Komitmen Pemerintah dan Koordinasi Penanganan Bencana

Peletakan batu pertama **pembangunan huntara Sumbar** ini menegaskan komitmen kuat pemerintah pusat dalam mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat. Terutama bagi mereka yang terdampak bencana hidrometeorologi dan ekologis di wilayah Sumatera Barat. Pemerintah berupaya keras mengembalikan kondisi normal secepat mungkin.

Pratikno juga menyoroti pentingnya pendekatan terintegrasi dalam penanganan bencana. Ini mencakup tahapan dari tanggap darurat, rehabilitasi, hingga rekonstruksi pascabencana. Setiap fase memerlukan keterlibatan aktif dari seluruh unsur pemerintah, mulai dari pusat hingga daerah, serta partisipasi masyarakat.

Koordinasi yang efektif menjadi kunci utama keberhasilan program pemulihan ini. "Koordinasi lintas kementerian, lembaga, TNI, Polri dan pemerintah daerah menjadi kunci," ujar Pratikno. Ia menambahkan, "Kita ingin proses pemulihan ini berjalan cepat, tepat dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat." Hal ini menunjukkan upaya kolektif untuk mencapai tujuan bersama.

Dukungan dan Pengawalan dari Pemerintah Provinsi Sumbar

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menyambut baik inisiatif dan dukungan penuh dari pemerintah pusat untuk masyarakatnya. Ia melihat **pembangunan huntara Sumbar** ini sebagai harapan baru bagi warga terdampak untuk bangkit. Ini juga menjadi kesempatan untuk memulai kembali kehidupan yang lebih baik pascabencana.

Mahyeldi menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumbar untuk mengawal seluruh proses pembangunan hunian sementara ini. Pengawalan ketat dilakukan agar proyek berjalan sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat. Setiap kebijakan yang diterapkan harus cepat, tepat, dan relevan dengan kondisi di lapangan.

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi prioritas utama untuk kelancaran pemulihan. "Insya Allah, kami di daerah akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan agar pemulihan pascabencana ini bisa berjalan sesuai harapan," kata Gubernur Mahyeldi. Ini menunjukkan kolaborasi erat demi kesejahteraan warga.

Sumber: AntaraNews

Rekomendasi