LIVE

60,3% Warga RI Disebut Miskin oleh Bank Dunia, Ini Klarifikasi BPS

BPS mengajak masyarakat untuk tidak terburu-buru dalam menyimpulkan data Bank Dunia.

berita update
60,3% Warga RI Disebut Miskin oleh Bank Dunia, Ini Klarifikasi BPS
60,3% Warga RI Disebut Miskin oleh Bank Dunia, Ini Klarifikasi BPS (merdeka.com)

Di tengah sorotan publik terhadap laporan Bank Dunia yang menyebut 60,3 persen penduduk Indonesia masuk kategori miskin, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti angkat bicara. Dia mengajak masyarakat untuk tidak terburu-buru dalam menyimpulkan data tersebut tanpa memahami konteks dan metodologi yang digunakan.

"Angka 60,3 persen itu bukan berarti lebih dari separuh rakyat Indonesia miskin dalam pengertian yang biasa kita pahami," ujar Amalia.

Ia menjelaskan bahwa angka tersebut berasal dari standar garis kemiskinan Bank Dunia untuk negara berpendapatan menengah atas, yaitu pengeluaran minimum USD6,85 per hari per kapita berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP) tahun 2017.

Menurutnya, penting untuk memahami bahwa angka tersebut bukan konversi langsung dari dolar ke rupiah dengan kurs saat ini.

"Basisnya adalah PPP tahun 2017, bukan nilai tukar sekarang. Jadi angka konversinya tidak bisa disamakan," ujarnya.

Lebih lanjut, Amalia menyebut bahwa standar global Bank Dunia tersebut bersifat referensi, bukan kewajiban yang harus diterapkan secara seragam oleh semua negara.

"Masing-masing negara memiliki garis kemiskinan nasional yang dirancang sesuai karakteristik dan kondisi unik negaranya," jelasnya.

Indonesia sendiri, kata Amalia, memiliki sistem pengukuran kemiskinan yang mempertimbangkan standar hidup di tiap provinsi.

"Kita tidak menggunakan satu garis kemiskinan nasional untuk seluruh wilayah. Garis kemiskinan di DKI Jakarta tentu berbeda dengan Papua Selatan," ujarnya.

Ia mencontohkan, kebutuhan hidup dan harga barang pokok di DKI Jakarta tentu jauh berbeda dengan di provinsi lain, sehingga garis kemiskinan regional digunakan untuk mencerminkan realitas sosial-ekonomi setempat. Data ini kemudian diakumulasi untuk menghasilkan angka kemiskinan nasional.

Amalia menutup pernyataannya dengan ajakan agar masyarakat lebih bijak dalam memaknai laporan Bank Dunia.

"Data itu penting, tetapi konteks dan metodologinya lebih penting untuk dipahami. Mari kita gunakan data sebagai bahan refleksi, bukan sekadar angka untuk dihakimi," tutupnya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Yunita Amalia
Editor Yunita Amalia
A
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Kronologi Pendi Tewas Ditembak Tetangga Gara-Gara Undangan Sunat

{{caption}}
Polisi Tewas Saat Operasi Narkoba di Kalteng, 2 Personel Hilang

{{caption}}
Gara-gara Undangan Sunat, Pendi Tewas Ditembak Tetangga

{{caption}}
Polisi Kerahkan 3 Peleton Pasukan ke Lokasi Pesawat Dibakar KKB

{{caption}}
Kebut Digitalisasi Pembelajaran, Pemerintah Targetkan 16.557 Sekolah Terkoneksi Internet di 2026

{{caption}}
Motif KKB Bakar Pesawat Pembawa Kemanusiaan di Yahukimo

Topik Terkait
{{caption}}
Data BPS Terlalu Rendah, Luhut Siap Revisi Garis Kemiskinan Nasional

Garis kemiskinan yang digunakan saat ini perlu dievaluasi agar mencerminkan kondisi ekonomi yang lebih akurat.

Berita Update
{{caption}}
Beda Cara Hitung Kemiskinan BPS dan Bank Dunia, Mana Paling Kuat?

Kenapa antara data BPS dan World Bank berbeda dalam penghitungan kemiskinan di Indonesia?

kemiskinan
{{caption}}
Data Bank Dunia Catat 60 Persen Orang Indonesia Tergolong Miskin, BPS Beri Klarifikasi

Data resmi dari BPS menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Indonesia per September 2024 sebesar 8,57 persen.

kemiskinan
{{caption}}
Begini Penjelasan BPS Angka Kemiskinan Indonesia dengan Data Bank Dunia, Berbeda

Angka kemiskinan Indonesia yang mencapai 60,3% menurut laporan Bank Dunia.

Berita Update
{{caption}}
Perkuat Komitmen Integrasi Tata Kelola, Sistem Keuangan Desa Raih Penghargaan dari PBB

Siskeudes merupakan hasil kolaborasi Kemendagri bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

berita update
{{caption}}
Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Prioritaskan Urusan Pendidikan

Ribka menilai pemenuhan pelayanan dasar bidang pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan.

berita update
{{caption}}
Terkini, Daftar 7 Tersangka Kasus Korupsi MBG

Kejaksaan Agung sudah menetapkan tujuh orang tersangka di pusaran kasus korupsi MBG.

berita update
{{caption}}
Sosok WN Amerika Pilot Pesawat yang Dibakar KKB

Keberadaan pilot dan penumpang pesawat masih belum dapat dipastikan hingga saat ini.

berita update
{{caption}}
Kelautan dan Perikanan Jadi Kunci Ketahanan Pangan dan Pengendalian Inflasi

Sektor kelautan dan perikanan berperan besar dalam menjaga stabilitas tersebut karena sekitar 54 persen kebutuhan protein hewani masyarakat.

berita update
{{caption}}
Kebut Digitalisasi Pembelajaran, Pemerintah Targetkan 16.557 Sekolah Terkoneksi Internet di 2026

Menurut Qodari, seluruh satuan pendidikan wajib memiliki akses terhadap layanan pendidikan yang berkualitas, modern, dan berbasis teknologi.

berita update
{{caption}}
Kemendagri Percepat Penegasan Batas Desa di Sultra, Dorong Pemerataan Ekonomi

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempercepat program penegasan batas desa di Sulawesi Tenggara, krusial untuk legalitas wilayah dan pemerataan ekonomi desa. Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah membangun dari desa.

astacita prabowo
{{caption}}
Bank Dunia Sebut Kelas Menengah Indonesia Menyusut Hampir Separuh

Bank Dunia menyatakan kelas menengah di Indonesia semakin menurun. Hal ini disebabkan oleh penurunan pendapatan dan meningkatnya jumlah setengah pengangguran.

bank dunia
{{caption}}
PGE Raih Pendanaan PGE Panas Bumi Rp8,61 Triliun untuk Tiga Proyek Strategis

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) berhasil mengamankan pendanaan PGE Panas Bumi senilai 477,87 juta dolar AS atau sekitar Rp8,61 triliun untuk tiga proyek strategis, menandai langkah maju dalam pengembangan energi bersih nasional.

bank dunia
{{caption}}
Penanganan Sampah Karawang: Bupati Aep Ungkap Tantangan dan Upaya Optimalisasi

Bupati Karawang Aep Syaepuloh menyoroti tantangan besar dalam penanganan sampah Karawang yang baru menjangkau 17 dari 30 kecamatan, mendorong sinergi untuk solusi berkelanjutan.

bank dunia
{{caption}}
Dana Hibah M4CR Kuatkan Pengembangan Ekowisata Mangrove Penajam Paser Utara

Program Mangrove for Coastal Resilience (M4CR) menyalurkan dana hibah Rp140 juta untuk memperkuat pengembangan Ekowisata Mangrove Penajam di Kelurahan Kampung Baru, Penajam Paser Utara, demi kelestarian lingkungan dan ekonomi pesisir.

bank dunia
{{caption}}
Bank Dunia Diminta Setop Pembiayaan untuk Peternakan Intensif, Ini Alasannya

Kebijakan tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip keberlanjutan karena berpotensi mempercepat kerusakan lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati.

bank dunia