Operasi Tangkap Tangan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kerja sama S&P Law Office dengan PT Karabha Digdaya terkait kasus dugaan suap hakim Pengadilan Negeri Depok, memicu pertanyaan mengenai peran firma hukum dalam kasus tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus dalami dugaan suap sengketa lahan Depok seluas 6.500 meter persegi yang melibatkan pejabat Pengadilan Negeri Depok dan PT Karabha Digdaya, anak usaha Kementerian Keuangan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan koordinasi KPK Kejagung tetap berjalan intensif pasca pencopotan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bekasi, Eddy Sumarman, terkait kasus suap.

Kejaksaan Negeri Purwakarta secara tegas membantah isu operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang jaksa yang beredar luas, menjelaskan bahwa kejadian sebenarnya adalah tindak lanjut aduan masyarakat.

Saat dikonfirmasi hal itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo masih menjawab normatif.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari Bupati Lampung Tengah itu sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Ponorogo, mengamankan 13 orang termasuk Bupati Sugiri Sancoko terkait dugaan korupsi mutasi jabatan.

Namun Fitroh belum merinci detail siapa pihak yang terjaring operasi.