Korupsi Dana PBB Bengkulu

Sidang tidak dihadiri Agusrin dan kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra.

Permohonan diajukan pada tanggal 14 Mei, penunjukan majelis hakim dan putusan sela dijatuhkan di hari yang sama.

"MA melalui Ketua Bidang Tata Usaha Negara sedang melakukan pengkajian," ujar Hakim Agung Djoko Sarwoko.

Presiden SBY telah mempercayakan sepenuhnya pada jajaran pemerintah yang memang memiliki otoritas.

Pemerintah memutuskan akan melawan putusan sela PTUN terkait penundaan Keppres No 40.

"Dua Keppres yang ditandatangani Presiden SBY itu bertentangan dengan hukum," kata Yusril.

Selain Agusrin, Gamawan juga mengatakan, terdapat pejabat lain yang juga diberhentikan.

Gubernur nonaktif Bengkulu Agusrin akhirnya selesai menjalani sidang Peninjauan Kembali di PN Jakarta Pusat.

Dalam beberapa hari ini muncul kabar Gubernur Bengkulu nonaktif Agusrin M Najamudin melarikan diri ke luar negeri.