Kasus Simulator SIM

Jaksa Eksekusi Nanang Suryadi dan Irman Yudiandri melaksanakan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1452 K/Pid.Sus/2014 tanggal 13 Oktober 2014 dengan terpidana Budi Susanto terkait kasus Simulator SIM Korlantas Polri, dalam rangka asset recovery hasil tindak pidana korupsi.

Mantan Kajari Kabupaten Semarang itu menyampaikan, keputusan dari PN Surakarta tersebut salah satu pertimbangannya karena menyangkut yurisdiksi atau kompetensinya. Karena gugatan yang disampaikan sudah tidak masuk ramah hukum perdata.

Menanggapi ditolaknya kasasi Poppy tersebut, Pemkot Solo mengaku segera memanfaatkan rumah seperti rencana semula. Kepala Dinas Kebudayaan Surakarta, Kinkin Sultanul Hakim mengatakan, pihaknya segera berkoordinasi dengan Bagian Hukum Pemkot Solo untuk menentukan langkah selanjutnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melelang 18 aset milik terpidana mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri (Kakorlantas) Irjen Djoko Susilo. Dari hasil pelelangan, dua aset Djoko berupa bidang tanah dan bangunan laku terjual Rp 428.842.000.

Reaksi muka terpidana korupsi simulator SIM di sidang PK. Dalam sidang perdana permohonan PK di Pengadilan Tipikor ini, terpidana kasus korupsi pengadaan alat simulator SIM roda dua dan empat di Korps Lalu Lintas Polri Budi Susanto divonis delapan tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan.

Pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) diajukan oleh mantan Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi, Budi Susanto, terpidana korupsi proyek pengadaan alat simulator SIM di Korlantas Polri tahun anggaran 2011.

Pemkot Solo sudah mengajukan surat ke KPK terkait aset Djoko Susilo itu.

Sidang gugatan di tunda pada empat minggu ke depan atau Rabu (18/5).

Fakta baru persidangan akan jadi pijakan KPK untuk pengembangan kasus.

Intimidasi juga tak hanya dilakukan padanya tapi kepada keluarganya.

Dia menyebut AKBP Teddy Rusmawan sebagai pelaku utama dalam kasus Tindak Pidana Korupsi ini.

Mereka diperiksa sebagai saksi bagi tersangka Sukotjo Sastronegoro Bambang.

"Iya mereka bertiga akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SSB," kata Priharsa.

Hary Ponto beranggapan, kliennya tak pernah terlibat dalam rapat-rapat penentuan, apalagi sampai menerima uang.

Mendengar vonis hukuman yang dijatuhkan kepadanya, Didik diam tak berkomentar.

Didik Purnomo juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 50 juta terkait kasus korupsi pengadaan simulator SIM.

Brigjen Didik juga dikenakan denda Rp 250 juta subsider tiga bulan penjara

Didik mengaku tak bisa menolak perintah atasannya Irjen Djoko Susilo untuk menjadi PPK dalam perkara tersebut.

Dalam pledoinya, Didik mengaku tidak pernah ingin menjadi Pejabat Pembuat Komitmen yang membuatnya terjerat korupsi.

Jaksa juga menuntut Didik untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 250 juta.