Kasus BLBI

Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) akan kembali melelang aset milik PT Timor Putra Nasional milik Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto yang kini asetnya tak kunjung terjual.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Rionald Silaban mengklarifikasi pernyataan sebelumnya yang menyebut 3 anak usaha Jusuf Hamka memiliki utang kepada pemerintah. Grup Citra yang dimaksud Rio yakni PT Citra Lamtoro Gung Persada milik Siti Hardjanti Rukmana alias Tutut Soeharto.

Ketua Satgas BLBI, Rionald Silaban mengaku saat ini pemerintah sedang mencarikan cara agar aset tersebut laku terjual. Mengingat aset tersebut yang dijaminkan kepada pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengeluarkan sejumlah ancaman kepada obligor dan debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang kerap tidak memenuhi panggilan Satgas BLBI.

Hingga 30 Mei 2023, Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) telah berhasil mencatat perolehan aset dan penerimaan negara hingga Rp 30,659 triliun dari para pengemplang.

Ketua Satgas BLBI, Rionald Silaban menyampaikan, total aset eks BLBI yang berhasil diutilisasi, baik melalui mekanisme hibah maupun penetapan status penggunaan hingga saat ini seluas 2.786.022 m2 dengan total nilai Rp3,007 triliun.

Meski meminta perpanjangan waktu, Rio mengaku akan tetap memberikan laporan hasil kinerja Satgas BLBl selama 2 tahun terakhir. Dia berjanji laporan tersebut akan sampai di meja Presiden Joko Widodo pada Oktober 2023.

Penyitaan ini dilakukan, mengingat Santoso Sumali hingga saat ini belum menyelesaikan seluruh kewajibannya selaku Obligor Bank Metropolitan Raya BBKU sebesar Rp77,5 miliar, dan selaku obligor PKPS Bank Bahari BBKU sebesar Rp447,05 miliar, sudah termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10 persen.

Adapun penanggung utang tersebut yakni Kim Johanes Mulia (Direktur), Stanley Gouw (Direktur Utama), Nori Cendrawati (Komisaris Utama), George Gouw (Komisaris), dan Amril Rasyid (Komisaris).

Anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto mendorong RUU Perampasan Aset segera digolkan. Salah satu tujuannya adalah agar negara bisa melakukan perampasan aset milik obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Aset sitaan tersebut tersebar di lima wilayah antara lain Kabupaten Batang, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Kediri. Adapun rinciannya, 5 bidang tanah di Kabupaten Batang seluas 6.238 m2, 5 bidang tanah di Kabupaten Wonogiri seluas 19.822 m2.

Pengejaran aset tidak hanya dilakukan terhadap obligor BLBI, melainkan juga terhadap kasus mega korupsi lainnya, seperti kasus Asabri dan Jiwasraya.

Jokowi menegaskan, penegak hukum harus menegakkan hukum seadil-adilnya. Tidak boleh ada diskriminasi dalam penegakan hukum di Indonesia.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan (DJKN Kemenkeu) mencatat hasil lelang aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) hanya mencapai Rp1,3 miliar sepanjang tahun 2022.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membandingkan sikap mantan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna dengan Wakil Presiden RI ke-11 Boediono saat dipanggil sebagai saksi di persidangan.

Terdapat 7 sertifikat aset yang telah diganti kepemilikannya menjadi atas nama pemerintah. Semula 6 aset tercatat atas nama CV Setia Jadi Grup atau eks Bank Duta (BTO). Satu dari 6 aset tersebut diganti kepemilikannya atas nama BPS dengan luas lahan 2.118 meter persegi. Sedangkan sisanya diganti atas nama Kemenkeu.

Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara, Purnama T. Sianturi menjelaskan, aset yang menjadi milik negara dari para obligor BLBI, ada dalam dua bentuk, yaitu properti dan kredit.

Meski begitu, Rio belum bersedia mengumumkan waktu pelelangan aset milik Tommy Soeharto tersebut. Pihaknya beralasan saat ini masih mencari waktu yang tepat untuk melakukan lelang.

Kementerian Keuangan mengungkap, aset sitaan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) milik Tommy Soeharto masih belum laku. Tanah seluas 124,6 hektar di Karawang, Jawa Barat tersebut belum ada yang melirik meski sudah dilelang sejak awal tahun ini.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Rionald Silaban mengakui ada sejumlah obligor BLBI yang meninggalkan Tanah Air. Meski begitu, para obligor tersebut masih memiliki sejumlah aset yang besar di Indonesia, sehingga mereka masih memiliki kepentingan di Indonesia.