Jual Beli Jabatan PNS

Penyelidikan kasus jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, Jawa Timur masih terus berlanjut. Usai menetapkan enam tersangka, kini KPK memeriksa pejabat lain.

Anas menambahkan, upaya untuk menghadirkan birokrasi yang lebih lincah dan cepat itu sesuai pula dengan arahan langsung dari Presiden RI Joko Widodo.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengapresiasi program reformasi birokrasi yang telah efektif menekan korupsi di tingkat kepala daerah. Khususnya berkat transformasi digitalisasi lewat peluncuran e-katalog.

Menurut Pras, ada banyak pegawai yang dianggap tidak kompeten tetapi dipaksa untuk menjabat di posisi tersebut. Atas dasar temuan kasus jual beli ini, Pras dan jajarannya akan membentuk panitia khusus (pansus) Kepegawaian guna mengusut isu ini.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada aduan masuk ke Kemendagri terkait dugaan jual beli jabatan itu. Jika ada yang melapor, Kemendagri akan menindaklanjuti isu jual beli jabatan tersebut.

Riza pastikan Pemprov DKI menerapkan serangkaian saat proses rekrutmen ASN dan harus memenuhi kompetensi yang ada.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DKI Jakarta, Gembong Warsono mengaku, memperoleh informasi soal jual beli jabatan dari korbannya langsung. Informasi itu, kata Gembong, diterima Fraksi PDIP DKI dari aduan masyarakat.

Apalagi, informasi itu telah disampaikan dalam forum resmi saat rapat di DPRD DKI yang juga dihadiri inspektorat.

Isu jual beli jabatan di instansi lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengembuskan isu jual beli jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Bahkan dikatakan praktik itu sudah berlangsung lama dan kian marak saat ini. Tarifnya tak tanggung-tanggung, bernilai hingga ratusan juta rupiah.

BKD mengaku tidak pernah menemukan praktik jual beli jabatan.

Menurut dia, praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta kini marak saat ini. Itu sebabnya, Gembong mendesak agar kasus ini diusut tuntas.

Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Gembong Warsono menyampaikan temuannya terkait isu jual beli jabatan di instansi lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Riza berjanji akan menelusuri kebenaran informasi itu. Jika memang ditemukan, dia berjanji langsung menjatuhkan sanksi.

Berdasarkan temuan Gembong, beberapa oknum yang ingin naik jabatan perlu membayar sebesar Rp60 juta.

Mathius mengungkapkan, ada staf yang sudah mendapatkan undangan tapi pada akhirnya tidak dilantik. Ini menjadi persoalan, karena surat undangan tersebut mengatasnamakan dirinya.

Kelimanya adalah Sekretaris Daerah Sulteng, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulteng, Kabid Pengembangan Promosi dan Penilaian Kinerja BKD Sulteng, Kepala Sub Bidang Pengembangan Promosi dan Penilaian Kinerja, serta Operator di BKD Sulteng.

Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw bakal melakukan pengusutan dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemkab. Dia mengaku telah mendapat kabar dugaan praktik terlarang tersebut tiga bulan belakangan.

Wakil Ketua KPK: Menyangkut jual beli jabatan, dan ini terkonfirmasi sekalian dari hasil survei SPI tahun 2019 yang menunjukkan 63 persen instansi itu faktanya ada suap dalam pengisian jabatan.

Apabila seluruh rangkaian mulai dari tahapan seleksi dan pembinaan dilaksanakan secara profesional, akuntabel, kompetitif, dipastikan praktik jual beli jabatan tidak akan pernah terjadi. Sebab, dengan tahapan yang benar saat proses seleksi akan menempatkan seseorang yang tepat.

KPK para kepala daerah menjauhi potensi benturan kepentingan dan penyalahgunaan wewenang, khususnya dalam proses lelang jabatan, rotasi, mutasi, dan promosi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintahannya.