Keberadaan rokok elektrik tersebut harus didukung dengan pembentukan regulasi yang berdasarkan kajian ilmiah dan sesuai dengan karakteristik produk serta profil risikonya.

Revisi PP Tahun 109 dinilai sebagai suatu agenda asing untuk mematikan IHT yang menjadi tumpuan penghidupan bagi lebih dari 6 juta masyarakat Indonesia dan pada tahun 2018.

Sejumlah asosiasi rokok elektrik menyayangkan tidak diikutsertakannya pelaku usaha dalam pembahasan rencana revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 (PP 109/2012) tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Gabungan Pengusaha Rokok (Gapero) Surabaya menegaskan menolak rencana revisi PP No.109 tahun 102 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Gapero tidak mendapatkan informasi secara resmi dari Kementerian Kesehatan sebagai pemrakarsa terkait proses revisi PP 109/2012.

Pada Oktober lalu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 152/PMK.010.2019 untuk menaikkan cukai dan Harga Jual Eceran (HJE) rokok, namun pada beleid tersebut tidak terjadi perubahan ketentuan untuk HPTL.

Ketua Umum Gaprindo Muhaimin Moeftie menyatakan, Kemenkes berencana untuk memperluas ukuran gambar peringatan kesehatan dari 40 persen menjadi 90 persen dan melarang total promosi dan iklan di berbagai media termasuk tempat penjualan, dengan dalih adanya peningkatan prevalensi perokok anak.

Saat ini, produk tembakau yang dipanaskan (heated tobacco product) diharapkan bisa menjadi salah satu alternatif untuk membantu perokok dewasa berhenti merokok. Meski tetap memiliki risiko, namun diklaim lebih rendah apabila dibandingkan dengan rokok konvensional.

Presiden Komisaris Independen Bentoel Group, Hendro Martowardojo mengatakan, pencapaian ini merupakan wujud komitmen perusahaan dalam mendukung program ekspor pemerintah dan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Kementerian Keuangan sebagai penyelenggara negara perlu serius melihat adanya gejala pemanfaatan celah yang dilakukan oleh pabrikan rokok besar asing. Misalnya jika terbukti adanya penghindaran pajak (tax avoidance) maka Kementerian Keuangan harus segera melakukan pemeriksaan.

Industri Hasil Tembakau (IHT) merupakan salah satu sektor strategis domestik yang terus memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Sumbangan sektor ini salah satunya berasal dari penerimaan cukai dan pajak produk rokok yang tiap tahunnya menyetor ratusan triliun Rupiah kepada negara.

Masyarakat pastinya sudah familiar dengan gambar seram di atas bungkusan rokok. Berdasarkan PP 109/2012, pemerintah memang mewajibkan produsen rokok untuk menampilkan peringatan kesehatan bergambar seram sebesar 40 persen dari total kemasan.

Adi menyarankan agar pemerintah bersama pihak swasta harus mendorong berbagai penelitian lokal berbasis ilmiah untuk memperkuat berbagai inovasi yang dapat mengurangi risiko kesehatan di masyarakat. Hal ini dikarenakan jumlah perokok di Indonesia menempati urutan ketiga terbesar di dunia.

Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo merekomendasikan kepada pemerintah untuk membenahi aturan cukai demi keberlangsungan industri ke depan.

Abdillah melihat jika dilakukan penggabungan golongan tarif antara SKM dan SPM, negara akan memperoleh kenaikan pemasukan dari cukai rokok.

konsumen sigaret kretek mesin (SKM) merupakan terbesar dibanding konsumen jenis rokok yang lain seperti sigaret kretek tangan (SKT). SKM golongan 1 setidaknya menguasai pangsa pasar sampai 63 persen.

Pemerintah telah memutuskan menaikkan cukai rokok sebesar 23 persen dan harga jual eceran (HJE) sebesar 35 persen pada tahun 2020. Sayangnya, kenaikan cukai rokok menuai pro dan kontra.

Amir menjelaskan, jika pemerintah tidak segera merealisasikan penggabungan SKM dan SPM menjadi tiga miliar batang, maka persoalan yang terjadi akan semakin kompleks.

Usulan kenaikan batasan produksi SKT golongan 2 yang diajukan satu perusahaan besar asing ini akan menyebabkan 28.000 pelinting yang bekerja di pabrikan SKT golongan 1 akan kehilangan pekerjaan. Tak hanya itu, negara juga berpotensi kehilangan penerimaan cukai sekitar Rp 1 triliun.