"Perda KTR Kota Bogor ini rawan digugat lagi oleh masyarakat sehingga untuk menghindari hal ini, Pemkot Bogor harus mendengarkan aspirasi masyarakat yang bisa disampaikan di dalam seminar dan selanjutnya dipublikasikan sehingga setiap pihak memiliki pemahaman yang sama terkait dengan Perda KTR ini."

"Menurut saya lebih cepat lebih bagus, karena target lima layer di tahun 2021. Kalau bisa di 2019 atau 2020 sudah lima layer. Ini untuk faktor keadilan."

Kepala Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Teguh Dartanto mengatakan, dampak iklan tidak sampai membuat pecandu menghentikan kebiasaannya, melainkan hanya menimbulkan perasaan tidak enak sesaat saja.

Dengan meninggikan harga jual rokok hingga Rp 60.000 - Rp 70.000 per bungkusnya, akan membuat banyak orang enggan membeli tumpukan batang daun tembakau tersebut.

"Menurut data rumah tangga yang sama dari 1993 sampai 2014, konsumsi proporsi rokok meningkat 2 persen. Peningkatan pengeluaran rokok diikuti dengan proporsi penurunan konsumsi makanan, seperti karbohidrat, ikan dan daging."

Pemerintah memang memiliki kepentingan meningkatkan penerimaan negara untuk memenuhi kebutuhan belanja negara setiap tahunnya, namun besaran tarif cukai yang tinggi dalam 5-8 tahun terakhir ini menyebabkan penurunan jumlah buruh rokok.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Anaysis (CITA), Yustinus Prastowo juga berharap pemerintah, terutama Kementerian Keuangan tidak berubah sikap. Menurut dia, PMK 146/2017 sudah sangat baik untuk mengatur layer tarif cukai rokok.

Berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP) atau kemampuan daya beli masyarakat, harga rokok terhadap pendapatan masyarakat Indonesia tergolong tinggi, yaitu 2,9 persen. Sementara di Singapura dan Malaysia masing-masing hanya 1,5 persen serta 2 persen.

Menurut Andreas, pemerintah jangan hanya memikirkan soal penerimaan negara saja. Sebaliknya, pemerintah juga harus memperhatikan nasib tenaga kerja yang terlibat di dalam industri tembakau.

Anggota Komisi Keuangan DPR, Donny Imam Priambodo mengatakan, adanya roadmap penyederhanaan tarif cukai akan membuat persaingan di industri rokok lebih sehat.

Menurut Sudarto, pemerintah memang memiliki kepentingan meningkatkan penerimaan negara untuk memenuhi kebutuhan belanja setiap tahunnya. Namun dengan penerapan besaran tarif cukai yang tinggi, dalam 5-8 tahun terakhir ini telah terjadi penurunan jumlah buruh rokok.

Kebijakan ini akan membuat industri hasil tembakau (IHT) semakin terpuruk dan dikhawatirkan berdampak besar terhadap penjualan rokok pedagang eceran.

Kepala Bidang Kebijakan Kepabeanan dan Cukai Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Nasruddin Djoko mengatakan, jika tidak konsisten maka nanti pola kebijakan akan berubah-ubah.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menyebut bahwa harga rokok di Indonesia terbilang mahal bila dibandingkan dengan negara-negara lain, seperti Jepang, Korea, Australia, Malaysia, Vietnam, Thailand dan Myanmar.

Penilaian ini berdasarkan indeks keterjangkauan yang diukur melalui 'rasio Price Relative to Income (PRI)' atau rasio yang memperhitungkan faktor daya beli ke dalam analisa keterjangkauan harga.

"Tahun ini masih berat, karena cukai naik sehingga harga jual naik. Dengan kondisi ekonomi seperti sekarang ini, ya, belum bisa menarik. Jadi masih berat," kata Moeftie.