Data dari Tobacco Atlas, laporan yang diterbitkan oleh American Cancer Society bersama dengan WHO dan Vital Strategies, memprediksikan bahwa jumlah perokok tembakau di Indonesia akan mengalami kenaikan sebanyak 24 juta dari tahun 2015 sampai 2025.

Dia mengingatkan dalam kurun waktu 2013 sampai 2018 telah terjadi pemutusan hubungan kerja 7.000 orang di sektor tembakau akibat regulasi pemerintah. Padahal, kontribusi industri hasil tembakau terhadap pendapatan daerah dan nasional sangat besar.

Tulus mengatakan, pengendalian konsumsi rokok melalui kenaikan cukai merupakan salah satu solusi untuk mengurangi penyakit tak menular. Sehingga, BPJS Kesehatan tak perlu lagi menanggung defisit.

"Produk tembakau alternatif memiliki perbedaan dari rokok konvensional baik dari sisi potensi risiko kesehatan hingga kontribusi bagi negara. Sehingga, penanganan regulasi yang diterapkan pemerintah diharapkan juga berbeda pula."

Perwakilan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri, Agus Rahmanto mengatakan, memang ada masalah yang muncul dan menjadi perdebatan dari pelaksanaan Perda KTR.

Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Kota Bogor yang melarang pemajangan produk tembakau atau rokok di toko-toko ritel modern menuai protes dari berbagai kalangan, termasuk warga usaha yang berada di Kota Bogor.

Kementerian Kesehatan Selandia Baru merilis rekomendasi peraturan terkait produk tembakau alternatif untuk mendukung perokok dewasa beralih ke produk tembakau yang memiliki risiko kesehatan lebih rendah.

Dalam pandangannya, kebijakan penyederhanaan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK 146 tahun 2017) yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, sudah baik. Karena itu, dia sangat menyayangkan kebijakan yang baru berjalan pada 10 layer tersebut ditunda penerapannya.

Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo), M Moefti mengatakan, sesuai PP 109/2012, rokok adalah produk legal yang dapat dijual, dipromosikan, dan diiklankan, termasuk di tempat-tempat penjualan.

Indonesia termasuk sebagai negara yang belum memiliki peraturan terkait produk tembakau alternatif. Padahal, Indonesia termasuk dalam bagian negara yang memiliki jumlah perokok yang tinggi, yaitu di atas 40 persen dengan 65 persen di antaranya adalah pria dewasa.

"Saya rasa Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, sangat bijak dalam mengambil keputusan. Pabrikan rokok kecil akan bertambah habis karena tidak mampu bersaing dengan pabrikan besar. Ini golongan bawah yang harus dilindungi,"

Andriono menjelaskan, awalnya dia memperkirakan tarif cukai rokok akan naik pada 2019 nanti. Alasannya, pemerintah menaikkan anggaran belanja negara menjadi Rp 2.461,1 triliun. Dengan naiknya anggaran belanja, pemerintah membutuhkan tambahan pendapatan. Selain itu, target penerimaan cukai rokok naik dari Rp 148,2 trili

Ketua Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Agus Parmuji mengatakan, keputusan yang diambil Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas (ratas) ini merupakan bukti keberpihakan pemerintah pusat terhadap keberlangsungan hidup ekonomi petani tembakau nasional.

Ketua Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mengatakan, keputusan pemerintah tersebut justru tidak berpihak kepada kepentingan konsumen. Kata dia, kebijakan itu justru bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang ada.

Menutup rangkaian KABAR Roadshow di kota kelima, sejumlah resolusi dan rekomendasi KABAR atas produk tembakau alternatif di Indonesia. Resolusi dan rekomendasi tersebut ditujukan kepada lembaga kesehatan masyarakat, peneliti, akademisi, serta organisasi yang memiliki perhatian khusus pada kesehatan masyarakat.

Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo), Muhaimin Moefti meminta pemerintah tidak terburu-buru dalam memutuskan tarif cukai rokok untuk 2019. Sebab kenaikan cukai selama ini telah menggerus pertumbuhan industri.

Sejumlah pelaku di industri hasil tembakau (IHT) meminta pemerintah untuk tidak menaikkan tarif cukai yang terlampau tinggi untuk 2019 mendatang. Penerapan tarif cukai yang rata-rata sebesar 10,4 persen untuk tahun 2018 ini saja dinilai sudah memberatkan industri hasil tembakau.

Kepala Seksi Tarif Cukai dan Harga Dasar Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu, Charda Ika Wijaya mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan kajian-kajian dan telah berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam menyusun regulasi tersebut.