Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan kenaikan cukai rokok tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani tembakau dan buruh industri hasil tembakau (IHT). Pemerintah akan menggunakan 50 persen dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT) untuk membantu para petani hasil tembakau.

Yayasan Lentera Anak beberapa waktu lalu mengadakan survei di 3 kota besar terkait akses penjualan rokok kepada anak-anak. Hasil survei tersebut menunjukkan, 90 persen toko tidak melarang anak-anak membeli rokok. Bahkan anak usia sekolah tingkat SMA diperbolehkan merokok.

Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Abdul Rochim mengatakan, rokok dan produk tembakau lainnya termasuk produk yang mengandung zat adiktif yang dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan perorangan, keluarga dan lingkungan.

Peran Industri hasil pengolahan tembakau terhadap perekonomian nasional cukup besar, pertama terkait dengan investasi. Beberapa IHT Multi Nasional Company memilih Indonesia sebagai basis produksi untuk mengekspor produknya secara global.

Dalam menurunkan perokok anak, sangat diperlukan dukungan dan aksi terstruktur. Tidak hanya dari kalangan pemerintah saja, tapi juga dari pelaku industri, masyarakat, sekolah, dan yang paling penting lingkungan keluarga.

Selain itu, Perkumpulan GAPPRI juga berharap ada relaksasi penundaan pembayaran pita cukai dari 60 hari menjadi 90 hari di awal tahun 2021.

Perkumpulan GAPPRI berharap sebaiknya perumusan kebijakan tersebut dilakukan secara transparan dan terukur, tidak mengorbankan IHT.

"Kami melihat potensi pengurangan risiko dapat diterapkan untuk mengatasi angka prevalensi perokok dewasa di Indonesia yang mencapai 33,8 persen, seperti pada data Riset Kesehatan Dasar 2018."

Iklan rokok banyak ditemukan disekitar lingkungan sekolah. Dalam penelitian berjudul Kepadatan Iklan Rokok Di Sekitar Sekolah tahun 2018, tercatat ada 3.453 titik iklan rokok yang ada di Semarang. Lokasi penjualan rokok tersebut berjarak sampai 300 m dari 978 sekolah di tingkat SD, SMP, dan SMA..

Cara yang digunakan untuk memasarkan produk rokok di sekitar sekolah yakni memajang produk sejajar dengan mata anak. Menyediakan rokok ketengan atau dijual per batang. Memajang dekat dengan permen atau makanan ringan.

Penjualan rokok di sekitar sekolah ini tidak memerlukan izin tertentu karena tergolong dalam kelompok UMKM. Kelompok penjualan ini juga memungkinkan menjadi sasaran komunitas ritel dari industri rokok.

Terkait penyederhanaan layer dan penggabungan volume produksi SKM dan SPM, Enny menekankan produk tembakau di Indonesia ini unik karena adanya komoditas kretek yang menjadi ciri khas produk Indonesia.

Dalam konteks inilah, NU akan segera membuat rekomendasi agar pemerintah dapat memperbaiki Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 RPJMN tersebut dengan memperhatikan aspek hulu dan hilirnya.

Sebagai industri baru yang lahir dari inovasi produk tembakau sudah seharusnya produk vape diatur secara komprehensif berbasis bukti.

Dukungan dari pemerintah dinilai sangat penting dalam mendorong penggunaan produk tembakau alternatif bagi perokok dewasa. Dengan begitu, permasalahan mengenai tingginya angka perokok dan dampak kesehatan akibat dari kebisaan merokok dapat dikurangi.

Kementerian Keuangan sendiri juga telah menerbitkan PMK 77/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020 – 2024, yang menetapkan penyederhanaan struktur cukai hasil tembakau sebagai salah satu bagian strategi reformasi fiskal.

Ketua Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Aryo Andrianto mengaku siap terlibat aktif dan sepenuhnya mendukung pembahasan SNI produk HPTL.

Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Henry Najoan mengatakan bahwa pihaknya telah memprediksi akan ada penurunan signifikan pada produksi rokok akibat merosotnya penjualan rokok di tengah pandemi Covid-19 yang belum usai.