Pemerintah Jokowi-JK Didesak Naikkan Cukai Rokok Hingga 57 Persen
Merdeka.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak Pemerintah Jokowi-JK menaikkan cukai rokok hingga 57 persen. Dengan kenaikan ini maka diharapkan pengguna rokok di Indonesia dapat berkurang.
"Naikkan sampai memenuhi regulasi yang ada yaitu 57 persen karena ruang kita menaikkan cukai rokok sangat tinggi. Sekarang paling tinggi 37 persen jadi sangat ironis," ujar Ketua YLKI Tulus Abadi di Bakoel Koffie, Jakarta, Jumat (11/1).
Tulus mengatakan, pengendalian konsumsi rokok melalui kenaikan cukai merupakan salah satu solusi untuk mengurangi penyakit tak menular. Sehingga, BPJS Kesehatan tak perlu lagi menanggung defisit.
"Harus punya sikap tegas dalam pengendalian tembakau karena tembakau menjadi yang pertama meningkatkan jumlah penyakit tidak menular terutama jebolnya BPJS. Jebolnya BPJS dipicu oleh penyakit katastropik karena tingginya konsumsi rokok," katanya.
Tulus menyebut, sebanyak 35 persen penduduk Indonesia merupakan perokok aktif. Sementara itu, sekitar 70 persen sebagai perokok pasif. Tiap tahun produksi rokok nasional Indonesia mencapai 350 miliar batang dan 90 persennya dikonsumsi masyarakat Indonesia.
"Memang rokok bukan penyebab tunggal, tetapi konsumsi rokok punya kontribusi paling signifikan, mengingat lebih dari 35 persen orang Indonesia adalah perokok aktif, dan lebih dari 70 persen sebagai perokok pasif. Jadi, meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular adalah bukti pemerintah tidak melakukan pengendalian konsumsi rokok," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Cukai Rokok Naik 10 Persen Mulai 1 Januari 2024, BPS: Bakal Berdampak ke Inflasi
Meski demikian, Amalia tidak menyebutkan besaran andil inflasi kenaikan cukai rokok hingga 10 persen di tahun ini.
Baca SelengkapnyaTambah Penerimaan Negara dari Cukai Rokok, Ini Hal Penting Harus Dilakukan Pemerintah
Pengusaha menyoroti kinerja fungsi cukai yang tidak tercapai sebagai sumber penerimaan negara serta pengendalian konsumsi.
Baca SelengkapnyaBanyak Rokok Murah, Kebijakan Kenaikan Cukai Jadi Tak Efektif Tekan Konsumsi?
Banyak Rokok Murah, Kebijakan Kenaikan Cukai Jadi Tak Efektif Tekan Konsumsi?
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Penjualan Rokok Ketengan Bakal Dilarang, Pedagang Kaki Lima Respons Begini
Pemerintah diingatkan untuk tidak mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan apabila masih terdapat pasal-pasal yang merugikan para pedagang.
Baca SelengkapnyaJokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa
Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi Tegaskan Kelangkaan Beras Tak Ada Hubungan dengan Bantuan Pangan
Dia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca SelengkapnyaJokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaKepala Badan Pangan Ungkap Isi Rapat Kabinet Jokowi, Bahas Makan Siang Gratis Rp15.000 per Anak?
Terkait lonjakan harga beras, Jokowi meminta Bulog untuk mempercepat penyaluran beras beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pangan (SPHP).
Baca SelengkapnyaOrang Berobat Tidak Dipungut Biaya, Jokowi: Kita Bersyukur Ada KIS
Jokowi memastikan JKN-KIS dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk semua jenis penyakit
Baca Selengkapnya