Serap Tenaga Kerja, Industri Tembakau Alternatif Butuh Insentif Pemerintah

Selasa, 24 September 2019 14:34 Reporter : Merdeka
Serap Tenaga Kerja, Industri Tembakau Alternatif Butuh Insentif Pemerintah rokok elektrik. ©REUTERS/Mike Segar

Merdeka.com - Pengamat Kebijakan Publik, Adi Sastra Wijaya menyebut bahwa berbagai inovasi, termasuk pengembangan produk tembakau alternatif seperti produk tembakau yang dipanaskan tidak boleh dihambat. Pengembangan produk ini dinilai sebagai salah satu inovasi di bidang teknologi dan kesehatan publik yang didukung oleh berbagai penelitian ilmiah.

Dia menjelaskan bahwa inovasi harus diapresiasi dan tidak boleh diatur terlalu ketat. Bahkan, pemerintah semestinya berani memberikan insentif baik dalam bentuk fiskal, seperti pengurangan pajak atau cukai, maupun insentif non-fiskal, seperti kemudahan pelayanan perizinan, kepabeanan, dan lainnya.

Berdasarkan penerapan metode pengurangan risiko pada tembakau, produk tembakau alternatif, seperti produk tembakau yang dipanaskan, dapat digunakan sebagai solusi untuk mengatasi masalah rokok di Indonesia. "Pemerintah harus terbuka dengan fakta ini," ucap Adi.

Dia menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menghadang inovasi dari produk tembakau alternatif. Apalagi, hal tersebut turut membuka peluang lapangan kerja di negara ini.

"Terlebih lagi, bahan dasar dari produk tembakau alternatif, khususnya produk tembakau yang dipanaskan, masih berupa tembakau yang dapat dipasok oleh petani lokal," kata Adi.

Adi menyarankan agar pemerintah bersama pihak swasta harus mendorong berbagai penelitian lokal berbasis ilmiah untuk memperkuat berbagai inovasi yang dapat mengurangi risiko kesehatan di masyarakat. Hal ini dikarenakan jumlah perokok di Indonesia menempati urutan ketiga terbesar di dunia.

Rokok juga merupakan penyebab tingginya penyakit berbahaya, seperti jantung, kanker, dan paru-paru. "Ini harus terus disosialisasikan dan didorong agar para ahli dan akademisi dari Indonesia bisa menjalankan penelitian yang kredibel," tegas Adi.

Sebelumnya, Mantan Direktur Riset Kebijakan dan Kerja Sama Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Profesor dari Lee Kuan Yew of Public Policy National University of Singapore, Tikki Pangestu dalam acara Asia Harm Reduction Forum (AHRF) Ke-3 di Seoul menjelaskan Indonesia masih menghadapi tantangan mendasar dalam pengurangan risiko kesehatan, khususnya dari rokok. Sebab, Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah perokok dan produsen tembakau terbesar di dunia.

Menurut Tikki, paling tidak ada enam tantangan yang perlu diselesaikan terkait pengurangan risiko dari kebiasaan merokok. Pertama, kurangnya informasi kepada pemerintah terkait strategi pengurangan risiko terhadap rokok yang telah dipraktikkan oleh berbagai negara maju.

Kedua, pandangan negatif dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terhadap produk tembakau alternatif. Ketiga, produk tembakau masih menjadi penggerak politik dan ekonomi karena cukai rokok menyumbang enam persen dari total penerimaan negara. Keempat, kekhawatiran masyarakat tentang produk tembakau alternatif yang dianggap memiliki bahaya tersendiri.

Kelima, jangkauan Electronic Nicotine Delivery System (ENDS) sebagai alternatif dari rokok yang masih rendah di Asia, termasuk di Indonesia. Keenam, kurangnya penelitian terkait produk tembakau alternatif. Padahal, penelitian memiliki peran penting untuk membuktikan bahwa produk tembakau alternatif memiliki risiko kesehatan yang lebih rendah daripada rokok.

"Perlu ada terobosan langkah sehingga upaya mengurangi risiko kesehatan dari konsumsi rokok bisa dilakukan," pungkasnya. [idr]

Topik berita Terkait:
  1. Industri Rokok
  2. Rokok Elektrik
  3. Jakarta
Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini