Anggota DPR Sebut Kebijakan Penggabungan SKM dan SPM Tak Pengaruhi Pabrik Kecil

Senin, 16 September 2019 18:17 Reporter : Merdeka
Anggota DPR Sebut Kebijakan Penggabungan SKM dan SPM Tak Pengaruhi Pabrik Kecil

Merdeka.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi XI, Amir Uskara menilai bahwa penggabungan batasan produksi Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan Sigaret Putih Mesin (SPM) menjadi tiga miliar batang tidak akan mempengaruhi pabrikan rokok kecil.

"Kebijakan penggabungan SKM dan SPM justru akan menciptakan persaingan usaha yang adil di industri hasil tembakau," kata Amir dikutip dari Antara.

Menurut dia, hal itu karena kebijakan ini akan membuat pabrikan besar asing akan membayar tarif cukai rokok tertinggi sehingga produk mereka tak bersaing langsung dengan pabrikan lokal kecil yang membayar tarif cukai rokok yang lebih rendah.

"Perusahaan yang benar-benar kecil tidak akan terkena dampak sama sekali karena penggabungan produksi mereka tidak mungkin sampai pada batas skema yang ada," kata Amir.

Amir menjelaskan, jika pemerintah tidak segera merealisasikan penggabungan SKM dan SPM menjadi tiga miliar batang, maka persoalan yang terjadi akan semakin kompleks.

Pertama, pabrikan rokok besar asing akan terus menikmati tarif cukai murah. Kedua, iklim bisnis menjadi tidak kondusif karena pabrikan besar menghadapi pabrikan kecil dan ketiga, pabrikan rokok besar asing terus melakukan penghindaran pajak.

"Kami akan sangat mengapresiasi Kementerian Keuangan terutama Bea Cukai dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) jika skema yang pernah disampaikan ke Komisi XI dapat direalisasikan secara utuh. Dengan demikian perusahaan besar asing tidak bisa lagi berpura-pura sebagai perusahaan kecil dan membayar cukai rendah," jelas Amir.

Sebelumnya, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyatakan ada ketidaksesuaian tarif cukai rokok yakni terdapat perusahaan yang tidak ingin mencapai batas produksi SKM dan SPM tiga miliar batang. Jumlah tersebut merupakan batas minimal produksi agar sebuah perusahaan rokok membayar tarif cukai tertinggi (golongan 1). Akibatnya terdapat potensi kehilangan pendapatan negara mencapai Rp926 miliar.

"Betapa penting mengatur level playing field (tingkat persaingan berkeadilan) yang sehat tanpa mengurangi pendapatan negara," tegas Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad.

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya menyebutkan bahwa tarif cukai rokok naik 23 persen dan untuk harga jual eceran naik 35 persen mulai 2020.

"Kenaikan rata-rata 23 persen untuk tarif cukai dan 35 persen dari harga jualnya akan kami tuangkan di dalam Permenkeu yang akan kita berlakukan sesuai dengan tadi keputusan Pak Presiden 1 Januari 2020," kata Sri Mulyani usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jumat sore (13/9). [idr]

Topik berita Terkait:
  1. Industri Rokok
  2. Jakarta
Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini