Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) Barita Simanjuntak mengatakan, perlu ada langkah dalam menangani perkara Ferdy Sambo Cs. Langkah itu salah satunya dengan menempatkan jaksa di rumah aman untuk menghindari intervensi.

Meskipun tingkat kepercayaan publik cukup tinggi, polisi tetap harus melakukan perbaikan. Khususnya dalam menangani kasus Ferdy Sambo.

Selain itu, dalam putusan sidang ini juga ia diberikan sanksi etika. Perilaku ia juga dianggap melanggar dan dinyatakan sebagai perbuatan tercela.

Dengan dinyatakan berkas pembunuhan pembunuhan Brigadir J lengkap, artinya perkara tersebut segera masuk ke meja hijau. Kejagung meminta kepolisian segera menyerahkan para tersangka berikut barang bukti.

Kejagung Sudah melengkapi berkas tersangka kasus pembunuhan berencana dan obstruction of justice terkait kematian Brigadir J. Total ada 11 tersangka dalam dua perkara tersebut.

Kejaksaan Agung menyatakan bekas perkara obstruction of justice atau menghalangi penyelidikan tersangka Ferdy Sambo lengkap atau memenuhi syarat formil. Jaksa menerapkan UU ITE dalam perkara tersebut.

Adapun dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J, ada lima tersangka yakni Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Bharada Richard Eliezer alias Bharada E, Bripka Ricky Rizal, dan Kuat Maruf.

Seluruh tersangka dan barang bukti diminta Kejagung segera diserahkan polisi untuk menjalani persidangan di pengadilan.

Mu'ti menyebut, pengakuan Sambo bahwa dirinya terlibat dalam perencanaan hingga pembunuhan Brigadir J merupakan alasan kuat keputusan Polri menolak banding jenderal bintang dua tersebut.

Jaksa masih memiliki batas waktu meneliti berkas tersebut sampai Kamis (29/9) lusa. Hal itu mengacu pada Pasal 110 ayat 4 KUHAP jaksa memiliki batas waktu 14 hari.

Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Tidak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung kembali menerima pelimpahan berkas perkara lima tersangka pembunuhan berencana Brigadir J. Pada kasus ini, lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Sebelum resmi dipecat sebagai anggota Polri. Ferdy Sambo lebih dulu menjalani pemeriksaan atas kasus kematian Brigadir J alias Nofriansyah Yoshua Hutabarat pada 14 Juli 2022 dan 15 Juli 2022. Pemeriksaan itu dilakukan di Polres Metro Jakarta Selatan.

Satu per satu anggota polisi yang diduga terlibat bersama Ferdy Sambo dalam merekayasa dan menghalangi penyelidikan pembunuhan Brigadir J sudah menjalani sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP). Para personel Polri itu mendapatkan sanksi beragam, mulai dari demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Menurut Dedi, untuk proses administrasi PTDH Ferdy Sambo sendiri dari Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Divisi Propam Polri sudah diserahkan ke Asisten Sumber Daya Manusia (AsSDM) Polri.

Polri melalui Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menjawab perihal isu tersebut. Dedi mengatakan bahwa isu tersebut belum diterima Polri baik Tim Khusus (Timsus) maupun Inspektorat Khusus (Irsus) menangani kasus kejahatan Ferdy Sambo.

Kemudian, apabila berkas dinyatakan rampung nantinya pihak SDM akan menyerahkan ke Sekretariat Negara (Setneg) RI untuk kebutuhan penerbitan Keputusan Presiden (Keppres).

Empat polisi mengajukan banding setelah dipecat itu adalah Kombes Pol Agus Nur Patria; Kompol Chuck Putranto; Kompol Baikuni Wibowo PS; dan AKBP Jerry Raymond Siagian.

Kasus dugaan pembunuhan Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Hutabarat memantik sorotan publik kembali pada kasus penembakan yang menewaskan 6 anggota Front Pembela Islam (FPi) di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek pada akhir 2020. Kedua kasus itu ternyata sama-sama melibatkan mantan Kadiv Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo.