Evi Novida Ginting Manik

Kasus Arief Budiman menambah daftar anggota pengadil pemilu periode 2017-2022 yang tersandung perkara etik maupun hukum.

Saat ini, Evi Novida Ginting sudah melakukan isolasi secara mandiri.

Kewenangan DKPP memutus masalah etik penyelenggara pemilu telah selesai. Namun, DKPP tidak berwenang secara administratif memutuskan untuk memecat atau mengangkat anggota KPU.

Kasus pemecatan Evi Novida sendiri bermula ketika dia dilaporkan oleh anggota DPRD Kalimantan Barat (Kalbar), Hendri Makaluasc ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Evi tidak sendiri, kala itu dia dilaporkan bersama 6 Komisioner KPU RI lainnya.

Evi mengatakan, dengan dijalankannya putusan PTUN akan membuat dirinya siap menempati kembali posisi Komisioner KPU RI. Termasuk dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 serentak yang tengah berlangsung.

Presiden juga mempertimbangkan bahwa PTUN sudah memeriksa substansi perkara. Termasuk putusan DKPP terhadap Evi Novida dan memutuskan untuk membatalkan pemberhentian itu.

Keputusan PTUN itu tetap menjadi rujukan terhadap vonis DKPP terkait pelanggaran kode etik Evi Ginting. Terlebih sampai saat ini pihak Presiden Jokowi selaku tergugat belum mengeluarkan kepastian upaya hukum lanjutan dalam perkara tersebut.

Anggota DKPP, Ida Budhiati, berdasarkan UU 7/2017, DKPP memiliki otoritas untuk menerbitkan vonis atau putusan yang bersifat final dan mengikat.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Muhammad, menanggapi putusan PTUN. Menurutnya, keputusan DKPP memvonis Evi Novida Ginting telah melanggar kode etik tetap berlaku meskipun PTUN membatalkan Keppres Jokowi yang menyatakan pemberhentian Evi secara tidak hormat sebagai anggota KPU.

"Ini bisa menjadi preseden yang buruk, karena DKPP tak bisa mengoreksi keputusannya. Karena kalau tidak, akan ada deadlock antara keputusan DKPP dengan keputusan Presiden yang sudah bisa dijalankan karena putusan PTUN," kata Mardani saat dihubungi merdeka.com, Selasa (28/7).

"Sifat putusan DKPP adalah final sehingga tidak bisa dibatalkan oleh PTUN. Karena yang bisa dibatalkan PTUN hanya Keppres," kata Muhammad saat dihubungi merdeka.com, Selasa (28/7).

Selain melakukan pembahasan dengan JPN, lanjut Dini, pihaknya juga turut berkoordinasi dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) selaku pihak yang menyatakan Evi melakukan pelanggaran etik dalam menjalankan tugasnya.

Veri menjelaskan, putusan PTUN yang membatalkan Keppres Presiden Jokowi soal pemecatan Evi sifatnya administrasi. Sementara putusan DKPP yang menjadi dasar Keppres pemecatan merupakan ranah etik.

Keputusan PTUN meminta agar Surat Keputusan Presiden yang diterbitkan menindaklanjuti putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memecat Evi sebagai Komisioner KPU, dicabut.

"Jadi tinggal nunggu dari pemerintah, cukup enggak banding, memberikan kesempatan lagi bu Evi jadi komisioner atau banding kan," ucapnya.

Guspardi juga menyoroti tim kepresidenan yang dinilai lemah membantu Jokowi dalam persoalan hukum. Sehingga, kebijakan dan atau keputusan presiden bisa menjadi celah bagi siapa pun untuk menggugat.

PTUN juga menyatakan bahwa Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota KPU Masa Jabatan 2017-2022 atas nama Evi Novida Ginting Manik, batal.

Saat ini Evi mengaku sedang menunggu salinan resmi dari keputusan PTUN dari perkara yang didaftarkan dengan Nomor Perkara: 82/G/2020/PTUN.JKT.

"Terhadap amar putusan PTUN yang mengoreksi vonis DKPP dari pemberhentian menjadi rehabilitasi, perlu diluruskan oleh Presiden sebagai representasi Pemerintah,"

Evi Novida Ginting mengajukan gugatan ke PTUN terhadap Surat Keputusan Presiden Joko Widodo bernomor 34/P Tahun 2020 yang memberhentikan dirinya secara tidak hormat per 23 Maret 2020.