Ekonomi Daerah

Rencana pemindahan payroll ASN dari BPD ke Himbara dikhawatirkan akan berdampak negatif pada ekonomi daerah dan pekerja BPD.

Gula Aren Lebak ditetapkan sebagai produk unggulan daerah, berkontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal dan menyerap puluhan ribu tenaga kerja, bahkan menembus pasar internasional.

Pemerintah Kota Banjarbaru mempercepat persiapan pembangunan Jalan Lingkar Selatan sepanjang 43 kilometer untuk mengurai kemacetan dan membuka akses ekonomi baru di wilayah timur dan selatan kota.

Asosiasi Pedagang Kuliner (Aspek) Sulawesi Tengah memfasilitasi sekitar 280 sertifikat halal gratis bagi UMKM kuliner di Palu, meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen.

Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatera Utara bersama BRIN serius mengkaji potensi Danau Toba sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Tengah berhasil mencatat 84.374 Layanan AHU dari Januari hingga Juli 2026, dengan layanan fidusia menjadi yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memberlakukan Retribusi Kebersihan Penajam Paser Utara melalui Perda Nomor 1 Tahun 2024, menyasar pedagang hingga industri.

Komisi III DPRD Jabar mendorong penguatan modal PT BPR Cirebon Jabar. Kinerja positif dan prospek baik diharapkan memperluas layanan dan tingkatkan kontribusi ekonomi daerah.

Program Petani Unggulan Sulawesi Utara (Patua BI Sulawesi Utara) aktif meningkatkan produksi komoditas penyumbang inflasi, seperti cabai dan bawang merah, melalui pelatihan dan pendampingan petani demi menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan.

OJK bersama BSG terus berupaya meningkatkan kapasitas finansial petani di Minahasa Selatan melalui Program Gencarkan, memberikan edukasi dan akses permodalan.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua Barat pada semester I 2026 mencapai Rp1,62 triliun, didominasi oleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Simak rinciannya!

Pemerintah Kota Depok meluncurkan Program SIKUAT, sebuah inisiatif pinjaman dengan bunga sangat ringan untuk pelaku Kredit Usaha Mikro hingga Rp50 juta, guna meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM.

Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap utamakan komoditas pangan lokal, meskipun ada tawaran dari Bulog, demi memperkuat ekonomi daerah.

IPC TPK Panjang mencatatkan lonjakan arus petikemas sebesar 73,7 persen pada Juni 2026, didorong peningkatan ekspor-impor dan logistik domestik di Lampung, menegaskan peran strategis Pelabuhan Panjang.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) berhasil melampaui 50 persen target Realisasi PAD Sumut tahun 2026, dengan capaian hampir Rp3,5 triliun per Juli.

Pemerintah Kabupaten Temanggung terus memperkuat sinergi dengan industri untuk optimalkan Penyerapan Tembakau Temanggung, demi menjamin kepastian harga dan pasar petani.

Ekspor Kolang-Kaling Bengkulu sebanyak 22 ton berhasil menembus pasar Vietnam setelah melalui pengawalan ketat Badan Karantina Indonesia di Bengkulu. Bagaimana komoditas unggulan ini mampu bersaing di kancah internasional?

Pemerintah Kabupaten Solok memprioritaskan perbaikan jalan rusak di berbagai wilayah untuk meningkatkan konektivitas, memperlancar mobilitas masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pembaca akan mengetahui bagaimana Pemkab Solok mengatasi tan

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Universitas Bangka Belitung (UBB) mengintensifkan program Gerakan Mahasiswa Pendamping Kredit Usaha Rakyat (Gempur Babel) guna pemerataan serapan KUR bagi UMKM, terutama di wilayah terpenc

Pemerintah Kabupaten Bekasi memulai Revisi Perda Pariwisata Nomor 3 Tahun 2016. Langkah ini bertujuan menggali potensi wisata industri dan desa untuk tingkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengatur ulang usaha hiburan berbasis zonasi.