Kemenkum Sulteng Catat 84.374 Layanan AHU Hingga Juli 2026, Fidusia Mendominasi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Tengah (Sulteng) mencatat pencapaian signifikan dalam pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) kepada masyarakat. Sebanyak 84.374 layanan AHU telah diberikan sepanjang periode Januari hingga Juli 2026. Capaian ini menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum dan kemudahan akses layanan digital.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, menyatakan bahwa tingginya pemanfaatan layanan ini didukung oleh kemudahan akses dan sistem pelayanan berbasis digital. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik. Transformasi digital menjadi kunci utama dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat dan mendukung iklim investasi daerah.

Dari total layanan tersebut, fidusia menjadi jenis layanan yang paling banyak diakses, menunjukkan geliat aktivitas ekonomi di Sulawesi Tengah. Layanan ini penting untuk pendaftaran jaminan dalam transaksi pembiayaan, yang merupakan indikator pertumbuhan sektor usaha. Kemenkum Sulteng berkomitmen untuk terus berinovasi dalam pelayanan.

Dominasi Layanan Fidusia dan Peningkatan Badan Usaha

Dari total 84.374 layanan AHU yang tercatat, layanan fidusia mendominasi dengan angka fantastis mencapai 82.986 layanan. Layanan fidusia ini berkaitan erat dengan pendaftaran jaminan dalam transaksi pembiayaan, yang menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi. Tingginya angka ini mengindikasikan bahwa sektor pembiayaan dan usaha di Sulawesi Tengah terus menunjukkan perkembangan yang positif.

Selain fidusia, Kemenkum Sulteng juga mencatat adanya peningkatan dalam pendirian badan usaha. Sebanyak 758 layanan pendirian perseroan terbatas dan 383 layanan perseroan perorangan telah diberikan. Angka ini mencerminkan kebutuhan masyarakat akan legalitas usaha dan kepastian hukum dalam menjalankan bisnis mereka di daerah.

Tidak hanya itu, layanan pendirian koperasi juga tercatat sebanyak 83. Kemenkum Sulteng melihat bahwa layanan-layanan ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Legalitas usaha memberikan perlindungan hukum dan kepercayaan bagi para pelaku bisnis, baik skala kecil maupun besar.

Pentingnya Layanan Apostille untuk Kebutuhan Internasional

Kemenkum Sulteng juga mencatat 94 layanan Apostille sepanjang periode Januari hingga Juli 2026. Layanan Apostille merupakan pengesahan dokumen publik yang akan digunakan di luar negeri, memastikan keabsahan dokumen tersebut di mata hukum internasional. Ini sangat krusial bagi warga yang memiliki kepentingan global.

Rakhmat Renaldy menjelaskan bahwa layanan Apostille dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai keperluan penting. Beberapa di antaranya adalah kepentingan pendidikan, pekerjaan, dan hubungan keperdataan di luar negeri. Ketersediaan layanan ini mempermudah warga Sulawesi Tengah dalam mengurus administrasi lintas negara.

Kebutuhan akan layanan Apostille ini menunjukkan mobilitas masyarakat Sulawesi Tengah yang semakin tinggi. Baik untuk studi lanjut, mencari peluang kerja, maupun urusan keluarga di luar negeri, pengesahan dokumen menjadi langkah awal yang tidak terpisahkan. Kemenkum Sulteng berupaya memastikan proses ini berjalan lancar dan efisien.

Komitmen Kemenkum Sulteng Tingkatkan Kualitas Layanan

Rakhmat Renaldy menegaskan komitmen Kemenkum Sulteng untuk terus meningkatkan kualitas layanan AHU. "Kami terus berupaya memastikan seluruh layanan AHU dapat diakses dengan mudah, cepat, dan akuntabel," ujarnya. Transformasi pelayanan berbasis digital menjadi fokus utama untuk memberikan kemudahan maksimal kepada masyarakat.

Peningkatan kualitas layanan ini juga bertujuan untuk mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan layanan yang mudah dan cepat, diharapkan para investor dan pelaku usaha semakin tertarik untuk berinvestasi di Sulawesi Tengah. Hal ini akan berdampak positif pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan daerah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Kemenkum Sulteng memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Koordinasi dilakukan bersama pemerintah daerah, lembaga keuangan, notaris, organisasi profesi, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem pelayanan AHU yang terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sumber: AntaraNews