Bupati Bogor Ade Yasin Tersangka

KPK menegaskan tidak ada intervensi terkait penyidikan kasus dugaan suap auditor BPK Jawa Barat yang menjerat Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan kabar adanya penyidik KPK yang disebut-sebut pernah bertemu Ade Yasin tidak benar.

Hakim ketua Hera Kartiningsih menyatakan mereka terbukti bersama-sama melakukan tindakan suap kepada auditor BPK Jabar terkait laporan keuangan Pemkab Bogor demi raihan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin divonis empat tahun penjara dan denda Rp100 juta karena terbukti bersalah melakukan suap terkait pengurusan audit laporan keuangan pemerintah kabupaten (Pemkab) Bogor tahun anggaran 2021. Putusan dibacakan di Ruang Sidang 1 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Jumat (23/9)

Kuasa hukum Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin, Dinalara Butar Butar mengajukan banding setelah majelis hakim memberikan vonis empat tahun penjara atas perkara suap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin tidak terima dinyatakan bersalah melakukan suap terhadap anggota Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Dia langsung menyatakan banding.

Namun suasana tersebut tak berlangsung lama karena berhasil diredam oleh pihak kepolisian yang berhadapan di dalam ruang sidang.

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengaku terus memantau setiap persidangan terkait kadernya tersebut.

Bupati Bogor nonaktif, Ade Yasin menitikan air mata ketika pembacaan nota pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (19/9).

Dia sangat berharap majelis hakim objektif dalam memberikan putusan. Apalagi, katanya, dari 39 saksi yang dihadirkan jaksa KPK dan dua saksi ahli yang memberikan keterangan di persidangan menyebut Ade Yasin tidak terlibat.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor, menggelar doa bersama atau istigasah serentak, mulai dari MUI tingkat kecamatan, sejat Jumat (16/9).

Sementara itu, Kuasa Hukum Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin, Dinalara Butarbutar meyakini majelis hakim yang dipimpin oleh Hera Kartiningsih akan objektif dalam menanggapi tuntutan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

kuasa hukum Ade Yasin, Dinalara Butarbutar meyakini majelis hakim yang dipimpin oleh Hera Kartiningsih akan objektif dalam menanggapi tuntutan JPU.

JPU KPK, Roni Yusuf mengatakan Ade Yasin pun diminta untuk dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak politiknya.

Dia menegaskan, penyidik yang disebut dalam pernyataan pada persidangan, juga bukan tim satgas yang menangani perkara tangkap tangan ini. Hal tersebut, kata Fikri, bisa dibuktikan dengan surat perintah penyidikan (sprindik) yang dikeluarkan oleh KPK.

Nama Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto terseret dalam persidangan perkara dugaan suap dengan terdakwa Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin di Pengadilan Tipikor Bandung. Penasihat hukum Ade menyebut ada konspirasi antara Rudy dengan penyidik KPK dalam kasus itu.

Perintah pertemuan antara BPK dan terdakwa Ihsan Ayatullah yang juga Kasubid Kasda BPKAD Kabupaten Bogor, kata Ade, bukan perintah langsung darinya.

Bupati nonaktif Bogor, Ade Yasin terisak karena merasa difitnah terlibat suap saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dalam sidang dugaan suap auditor BPK di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Senin (5/9).

Ia sudah empat kali melaksanakan persidangan secara daring. Sidang pertama dan kedua dari Rutan Polda Metro Jaya, dan sidang ketiga dan keempat dari Rumah Tahanan Perempuan Kelas IIA Bandung.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menyiapkan puluhan saksi berkaitan kasus suap dengan terdakwa Bupati Nonaktif Bogor Ade Yasin. Sidang akan berlanjut setelah eksepsi yang diajukan ditolak oleh majelis hakim.

Rusdy Susmanto akan dimintai keterangan untuk melengkapi berkas penyidikan Kasub Auditorat Jabar III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jabar Anthon Merdiansyah (ATM).