Bawaslu

Pelaku politik uang sebaiknya tidak hanya didiskualifikasi dari kontestasi, tetapi juga dilarang ikut pada pemilihan berikutnya.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI aktif menggelar sosialisasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan kepada civitas akademika, khususnya mahasiswa, untuk memperkuat pengawasan Pemilu dan partisipasi publik.

Dalam rangkaian kegiatan 'Bawaslu Membelajarkan', yang sudah digelar di Sumatra Utara, Bali dan Sulawesi Utara.

Bawaslu Sulsel sosialisasikan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, wujudkan komitmen menciptakan ruang kerja bebas kekerasan. Langkah progresif Bawaslu Sulsel Anti Kekerasan Seksual ini diapresiasi.

Bawaslu RI aktif menyosialisasikan penegakan hukum pemilu kepada masyarakat, khususnya civitas akademika, melalui berbagai program edukasi untuk memperluas pemahaman.

Pemisahan Jadwal Pemilu Nasional dan Pilkada pasca Putusan MK 135/2024 membuka peluang besar pengawasan lebih fokus, namun juga menyisakan tantangan regulasi. Simak dampaknya!

Diketahui, turunnya Bawaslu Kota Jambi ke rumah-rumah warga langsung ini turut didampingi sejumlah petugas dari Bawaslu Pusat.

Bawaslu Sulsel dan Komisi II DPR RI menggelar evaluasi pengawasan Pemilu di Luwu, membahas pembenahan sistem kepemiluan pasca-pesta demokrasi lalu demi masa depan yang lebih baik.

Polres Anambas siap kawal pemilu pascaputusan MK Nomor 135, berjanji sinergi dengan Bawaslu dan KPU. Apa dampak perubahan regulasi ini terhadap pengawasan pemilu di daerah?

Perkenalan antara teradu dan pengadu dimulai pada Februari 2023 saat acara di Yogyakarta.

Komisi II DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, KPU, Bawaslu dan DKPP, Senin (10/3).

Keduanya membagi dari awal uang yang cair dengan alasan biaya operasional

Adie menilai, jika pengawasan Bawaslu berjalan dengan lancar maka PSU tak mungkin terjadi.

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan ingin mempertahankan status KPU dan Bawaslu sebagai lembaga permanen.

Frederik Fransiskus Baba menganggap pernyataan tersebut sebagai bentuk pelanggaran berat yang mencampuradukkan agama dengan politik.

Ia berpendapat bahwa format konten video pendek di TikTok memudahkan penonton untuk memahami pesan dengan cepat.

Pemanggilan tersebut berkaitan dengan dugaan pelibatan ketiganya dalam kampanye dan politisasi SARA.

Bawaslu menyebut, menurunnya partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta harus menjadi refleksi bersama.

meminta pihak yang merasa dirugikan atas keputusan KPU yang melakukan diskualifikasi agar menempuh upaya hukum.

Bawaslu melaporkan sudah menerima 1.500 laporan dugaan pelanggaran Pilkada 2024 per 1 Desember.