Brigjen Junior lantang menanggapi perihal sengketa lahan, yang menyeret nama PT Sentul City Tbk.

Di Brasil dan Ekuador, kata Lodewijk, penerapan aturan terkait kekerasan seksual telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Penegakan hukum terkait undang-undang anti kekerasan seksual itu terlihat dengan kerjasama polisi.

Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas menyampaikan ketahanan farmasi nasional sangat penting pada masa pandemi covid-19.

3 RUU tersebut antara lain Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga, dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI).

Dari paparan tersebut, ada 37 RUU yang kemungkinan akan masuk Prolegnas 2021, terdiri dari 27 RUU usulan DPR, 9 RUU usulan pemerintah, dan satu RUU usulan DPD RI.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Supratman Andi Agtas angkat suara atas viralnya sorotan warganet mengenai definisi minyak dan gas bumi dalam Pasal 40 Undang-Undang (UU) Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Supratman menuturkan, pasal tersebut terkait dengan tugas Badan Pengatur Hilir (BPH) migas. Menurutnya, pasal itu merupakan keinginan pemerintah yang mengusulkan pengalihan kewenangan toll fee dari BPH migas ke Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

Awiek, sapaan Baidowi mengatakan RUU Cipta Kerja bisa disahkan dalam rapat paripurna hari ini jika Bamus menyetujui.

Baidowi menyebut, gedung DPR tengah perbaikan instalasi listrik sejak Sabtu (26/9). Sehingga, rapat membahas Omnibus Law dilakukan di hotel sejak Sabtu (26/9) hingga hari ini (28/9).

Pemerintah dan DPR sepakat untuk mencantumkan sertifikasi jaminan produk halal (JPH) ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Pelaksanaan sertifikasi produk halal ini diperluas dengan melibatkan unsur organisasi keagamaan untuk percepatan pelaksanaan sertifikasi JPH.

Pemerintah bersama Badan Legislasi DPR RI (Baleg) yang tergabung dalam Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja melanjutkan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Ciptaker Bab IX tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Pembahasan tersebut turut menyinggung perubahan status UMKM menjadi perseroan.

Badan Legislasi DPR sepakat membahas secara mendalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (RUU Kejaksaan) dalam panitia kerja.

John mengatakan, RUU Cipta Kerja tidak akan mengurangi perlindungan bagi pekerja yang terkena PHK. Justru perlindungan terhadap pekerja yang terkena PHK akan ditambah manfaatnya.

Rapat Baleg Bahas Omnibus Law Saat Reses. Baleg menggelar rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja dengan agenda melanjutkan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Bab III tentang peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.

"Semoga keputusan-keputusan yang dicapai akan memberikan kemanfaatan bagi rakyat dan negara Indonesia yang kita cintai," ucapnya.

Suasana Rapat RUU Cipta Kerja di Parlemen Senayan. Rapat kerja yang dihadiri Ketua Badan Legistasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas, Wakil Ketua Baleg Rieke Diah Pitaloka dan Willy Aditya membahas lebih lanjut rancangan undang-undang Cipta Kerja dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi menyatakan, pemerintah dan DPR sepakat untuk menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Hal ini untuk mengakhiri polemik yang muncul dari kaum buruh.

Dia mempersilakan pemerintah untuk memotong anggaran yang besar-besar dan tidak berhubungan langsung serta tidak memiliki urgensi yang tinggi terhadap penanganan dan penanggulangan pandemi Covid-19. Menurutnya, pemerintah bisa memotong anggaran infrastruktur yang jumlahnya cukup besar.