Menkes Tanggapi Viral Perbandingan RS Indonesia–Malaysia, Ini Fokus Perbaikannya

Menkes Budi Gunadi Sadikin menanggapi polemik layanan kesehatan Indonesia–Malaysia yang mencuat usai unggahan Fahira Almira viral. Alih-alih menyalahkan pihak tertentu, ia menekankan perlunya perbaikan dari dalam negeri.

Nama Fahira Almira menjadi sorotan setelah membagikan pengalaman berobat. Ia mengaku mendapat diagnosis usus buntu dari tiga rumah sakit di Indonesia, namun hasil pemeriksaan lanjutan di Penang, Malaysia, disebut berbeda dan menyatakan dirinya tidak mengalami usus buntu. Unggahan itu memicu perdebatan soal ketepatan diagnosis dan kualitas layanan di Indonesia, sekaligus memantik dugaan kampanye hitam terhadap rumah sakit dan tenaga medis. Spekulasi mengenai kemungkinan endorsement dengan rumah sakit di Malaysia juga bermunculan, tetapi belum terkonfirmasi sehingga tidak dapat dianggap sebagai fakta.

Menanggapi hal tersebut, Menkes memilih pendekatan introspektif dan mengajak semua pihak berfokus pada peningkatan layanan.

"Kenapa itu bisa terjadi? Kita harus introspeksi diri. Jangan selalu apa-apa negatif, menyalahkan, itu energinya enggak positif. Memang, ya sudah kita perbaiki layanan kita supaya orang enggak ke sana," kata Budi saat ditemui di RSUD Sekarwangi Sukabumi pada Rabu (12/8/2026).

Pemerataan Alat Kesehatan Canggih ke 514 Kabupaten/Kota

Menurut Budi, pilihan sebagian masyarakat untuk berobat ke luar negeri tidak semata dipicu isu kualitas dokter. Faktor yang juga krusial adalah pemerataan fasilitas dan peralatan medis canggih lintas daerah.

Kementerian Kesehatan tengah mendistribusikan perangkat seperti CT scan dan catheterization laboratory (Cath Lab) ke 514 kabupaten/kota di Indonesia.

Langkah ini diharapkan membuat pasien tidak perlu lagi pergi ke kota besar, apalagi ke luar negeri, hanya untuk mendapatkan layanan khusus seperti pemindaian atau pemasangan ring.

"Contoh layanan ini dulu itu hanya ada di rumah sakit provinsi atau ibu kota. Ya wajar saja kalau orang Sukabumi yang mau mendapatkan layanan CT scan atau pasang ring, harus datang ke Jakarta," ujar Budi.

Skema Remunerasi Dokter Spesialis Turut Dirombak

Selain alat kesehatan, pemerintah ikut membenahi sistem remunerasi dokter spesialis di rumah sakit daerah agar tenaga ahli betah memberikan pelayanan di tempat penugasan.

"Selama ini kan dokter di rumah sakit daerah itu banyak dokternya tidak betah, ya? Akhirnya kita ubah remun-nya. Ya di atas Rp 1 miliar, dokternya senang. RSUD-RSUD yang sudah kita ampuh, ubah remun-nya, di atas Rp 500 juta," kata Budi.

Budi menjelaskan efisiensi pengadaan obat menjadi salah satu sumber untuk menambah anggaran remunerasi dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya.

"Beli obat ini bisa turunkan sepertiganya, seperempatnya. Penghematan dibagi untuk remunerasi dokter dan perawat yang lain. Sehingga yang dapat adalah seluruh civitas hospitalia dan karyawan kita," tambahnya.