Respons Ganjar soal Surat Suara Simulasi Pilpres Hanya Memuat Dua Paslon: Kok KPU Minta Maaf Terus
Simulasi pencoblosan calon presiden dan wakil presiden dengan surat suara yang hanya menampilkan dua kolom pasang calon menuai kritik dari berbagai pihak.
ganjar pranowo dan mahfud md
Simulasi pencoblosan calon presiden dan wakil presiden dengan surat suara yang hanya menampilkan dua kolom pasang calon (paslon) menuai kritik dari berbagai pihak.
Respons Ganjar soal Surat Suara Simulasi Pilpres Hanya Memuat Dua Paslon: Kok KPU Minta Maaf Terus
Kritik juga datang dari Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Dia meminta KPU serius melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilu demi menjaga kredibilitasnya.
"KPU sebagai penyelenggara kok berkali-kali minta maaf terus ya. Kalau minta maaf terus, nanti kredibilitasnya dipertanyakan lho ya," kata Ganjar usai bertemu TPD, TPC dan relawan di Blora, Kamis (4/1).
- Respons Mahfud soal Pertemuan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi
- Respons Jokowi Soal Perolehan Suara PSI Melonjak di Real Count KPU
- Kubu Anies-Muhaimin Serahkan Kesimpulan Sengketa Pilpres, Harap Putusan Hakim MK Tak Sebatas Hasil Selisih Suara
- Respon Hasto Soal Kaesang Maju Pilkada Jakarta, Singgung Presiden Jokowi
- Polisi Ringkus PNS Pencuri Besi Milik Pertamina
- Anggota Komisi II DPR Ungkap 3 ‘Dosa’ Ketua KPU Hasyim Asy’ari hingga Dipecat DKPP
Sudah beberapa kali KPU diketahui dan mengakui melakukan kesalahan, seperti surat suara dikirim ke pemilih di luar negeri tidak sesuai jadwal, dugaan kebocoran data, dan sekarang soal surat suara simulasi yang hanya memuat dua paslon.
"Kami minta, semua yang keluar dari KPU harus ada yang melakukan supervisi. Supaya tidak terjadi kesalahan dan KPU benar-benar profesional," ungkapnya.
Untuk Bawaslu, Ganjar juga meminta agar lembaga ini bekerja serius jelang Pilpres 2024. Sebab sejumlah pelanggaran kampanye sudah terjadi terang-terangan di kalangan masyarakat.
"Bawaslu harus bertindak menunjukkan taringnya. Kalau tidak, lembaga ini tidak akan dipercaya dan kemudian semua akan mengambil tindakan. Dan itu tidak bagus untuk proses demokrasi. Gakumdu juga harus siaga dan mesti tegas soal itu," jelasnya.
Seperti diberitakan, KPU menggelar simulasi pencoblosan Pilpres di beberapa daerah di Indonesia. Namun simulasi itu urung dilakukan karena dummy surat suara yang digunakan untuk simulasi pencoblosan pilpres hanya berisi dua kolom pasangan calon.
Padahal seharusnya, ada tiga kolom pasangan calon di surat suara itu sesuai dengan peserta Pilpres 2024. Hal itu diprotes masyarakat.
Atas kejadian itu KPU pun meminta maaf dan menghentikan proses simulasi pencoblosan.
