Soal Isu Penundaan Pemilu, Demokrat: Baunya Tercium di Parlemen

Wakil Ketua Umum Demokrat Benny K Harman menjelaskan pernyataan ihwal dana besar untuk penundaan pemilu. Pernyataan itu awalnya disampaikan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Benny mengatakan, isu tersebut sudah tercium di DPR. Maka itu, anggota Komisi III DPR ini meminta PPATK menelusuri kabar tersebut.

"Wah, ya itu kan ciuman saja. Dan saya kan di parlemen ini kan mencium baunya, harumnya. Mendengar ada, kebisingan ya kan. Seperti itu, itu saja. Apakah betul atau tidak ya, PPATK lah yang lacak," ujar Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/2).

Benny meminta PPATK menelusuri karena ada aliran dana dari tindak pidana terkait sumber daya alam hingga perjudian yang besar.

Maka PPATK harusnya membuka mata dan telinga kemana aliran tersebut. Jangan sampai ada temuan uang itu untuk sumber dana penundaan pemilu.

"Buka mata buka telinga, saya minta PPATK buka mata buka telinga pasang hidung, cium bau bau nya. Ya kan mengenai isu penundaan pemilu ya kan begitu," ujar Benny.

Ia meminta pemilu jangan sampai ditunda melalui sikap presiden dan pemerintah. Sebab penyelenggaraan pemilu merupakan perintah konstitusi. Tanggungjawab penyelenggaraannya dipegang oleh KPU.

"Presiden tidak punya kewenangan untuk mengatur pemilu, mengintervensi pemilu, menunda pemilu, tidak ada, tidak ada kewenangan itu. Kalau dia menunda pemilu, itu dia melanggar konstitusi," tegas Benny.

"Rusak negara, itu pengkhianatan terhadap konstitusi, kan begitu. Itu konstitusi kita," pungkasnya.

Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com